Untuk Presiden Prabowo, Siswahyu Kurniawan Sebut 3 Cawapres: Sugiono – Sudaryono – Sufmi Dasco Ahmad

Untuk Presiden Prabowo, Siswahyu Kurniawan Sebut 3 Cawapres: Sugiono – Sudaryono – Sufmi Dasco Ahmad

img 20261114 wa0015

img 20261114 wa0014

SURABAYA-tarunanews.com,Tampak dalam foto Presiden ke-8 RI H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo (PSD) – Sugiono Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) – Sudaryono kepala Badan Gizi Nasional (BGN) – Sufmi Dasco Ahmad (Wakil Ketua DPR RI). Juga tampak dalam foto Siswahyu Kurniawan sekretaris Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia / APPSI Mojokerto sekrt PW MIO Provinsi Jatim saat bersama Bp Ngadiran Dewan Pembina APPSI yang salah satu pendiri APPSI (pernah sekjen saat Ketua Umum dijabat H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo / PSD) dan M. Mujibburohman sekjen APPSI stafsus Menteri Pertanian. Juga tampak foto Siswahyu Kurniawan saat bersama Bp Ngadiran dan Ibu Femmy Palohoon Koperasi Garudayaksa Nusantara / KGN Sulawesi Utara (tokoh peduli sosial Sulut yang juga Direktur Pengembangan Koperasi & UKM pada PUSKUD Sulawesi Utara dibawah Dirut Stephen Kabasaran Liow).

*********

tanam
di taman
pada dada
dalam alam
hadap hidup agar
beking bertahannya
lebih pada kuasa Tuhan

bukan
sadap-sadap sedap
yang potensi hancurkan
tensi positif rakyat bangsa negara

Adalah salah satu yang umum jika koalisi partai politik (parpol) pengusung dan pendukung mendapatkan prioritas ketika ‘jagonya’ menang dalam suatu pemilihan termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) maupun Pemilihan Umum Presiden (Pilpres). Meskipun ‘porsi’ yang dimiliki Kepala Daerah itu jauh lebih terbatas dibandingkan Presiden.

Misal, jika Presiden bisa mengangkat berbagai posisi jabatan berasal dari parpol koalisinya maupun orang-orang dekatnya untuk memperkuat seperti suatu tim kesebelasan yang solid: banyak jabatan yang bisa diambilkan dari manapun, entah itu non – PNS maupun PNS, bisa dari aparatur negara (yang juga digaji negara) dan lainnya. Yang termasuk aparatur negara adalah TNI – Polri.

Beberapa menteri ataupun pejabat setingkat menteri berasal dari PNS, misal Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.

Untuk aparatur negara diantaranya Listyo Sigit Prabowo (LSP) yang sempat menjadi Kepala Staf Presiden (KSP).

Namun banyak pula menteri ataupun pejabat setingkat menteri yang berasal dari non – PNS alias berasal dari lingkungan ‘swasta’ misal diantaranya Bahlil Lahadalia, Zulkifli Hasan, Agus Harimurti Yudhoyono / AHY (TNI yang pensiun dini), Yusril Ihza Mahendra, Giring Raja Ratu keluar PSI (Giring Nidji – Raja Juli Antoni – Ratu Isyana Bagus Oka), Anis Matta – Fahri Hamzah, Sugiono, Sudaryono kepala BGN dan lainnya.

Akan tetapi para parpol koalisi itu, rata-rata telah menyatakan tidak akan mengusulkan nama Calon Wakil Presiden / Cawapres (untuk menggantikan Wapres Gibran yang menyatakan berhenti, red.), dan memberi keleluasaan penuh kepada Presiden H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo (PSD) untuk menentukan Cawapresnya.

Hal tersebut telah dinyatakan oleh hampir semua parpol koalisi termasuk Partai Demokrat yang disampaikan langsung oleh AHY, PAN disampaikan langsung oleh Zulkifli Hasan (Zulhas) dan Golkar disampaikan oleh Ahmad Doli Kurnia. Bahkan Zulhas mengusulkan Wapresnya Prabowo berasal dari internal Partai Gerindra, setelah pertemuan di Istana Bogor (Jumat 13 November 2026) yang dihadiri Presiden PSD dan para pimpinan parpol koalisi.

Diantara alasannya bahwa sisa masa jabatan presiden hingga 2029, tinggal tiga tahun. Bahkan tiga tahun kurang jika dihitung dari pelantikan 20 Oktober 2024 – 20 Oktober 2029. Menjadi berkurang lagi, karena biasanya akan mulai terpotong terkait menjelang Pemilu / Pilpres 2029 yang kemungkinan diadakan pada Februari 2029.

Bahkan Ahmad Doli Kurnia Golkar menegaskan memberikan keleluasan penuh kepada Presiden PSD untuk memilih cawapres yang akan mendampinginya di sisa tiga tahun pemerintahannya. Diantaranya untuk mencari sosok yang memiliki chemistry sangat kuat dengan PSD. Disebutnya, Indonesia butuh kendali penuh Presiden dalam menghadapi tantangan, baik global maupun domestik.

Ahmad Doli Kurnia menyebut persatuan, soliditas, dan sinergi diperlukan dari semua elemen bangsa. Diantara simbolnya dimulai dari wujud dwi-tunggal presiden dan wakil presiden. Cawapres harus memenuhi sejumlah kriteria antara lain sejalan dan searah visi, misi, sikap, paradigma berfikir serta kebijakan Presiden PSD.

Pemahaman untuk persatuan Indonesia yang mendalam dengan situasi – kondisi global kekinian, dan pentingnya percepatan pembangunan riil untuk rakyat bangsa negara Indonesia diantaranya yang harus terus diperkuat: ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan ekonomi dan segala sesuatunya secara komprehensif sesuai Cita-Cita Proklsmasi 17 Agustus 1945 yang diantaranya terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 (18 Agustus 1945) dengan pula Pancasila-nya.

Intinya para parpol koalisi memberikan keleluasaan kepada Presiden PSD. Zulkifli Hasan (Zulhas) Ketum PAN malah menyebut Cawapres / Wapres agar dari Gerindra.

Pembicaraan publik tentang Cawapres 2026 – 2029 pun mengarah kepada orang-orang dekat Prabowo, termasuk Sufmi Dasco Ahmad, juga para anak ‘ideologisnya’ diantaranya Sugiono dan Sudaryono yang tentu lebih bisa memiliki chemistry sangat kuat dengan Presiden PSD. Juga bisa membawa lebih pada persatuan, soliditas, dan sinergi yang diperlukan dari semua elemen bangsa, wujud dwi-tunggal presiden dan wakil presiden, sejalan dan searah visi, misi, sikap, paradigma berfikir serta kebijakan Presiden PSD.

Disisi lain ada yang menyebut nama Sri Sultan Hamengkubuwono, Yusril Ihza Mahendra, Fahri Hamzah, Ferry Juliantono dan sejumlah nama lain.

Yang jelas Aparatur Sipil Negara (ASN) beserta aparatur negara dalam birokrasi yang memiliki usia panjang dalam pemerintahan (sebelum pensiun), dengan irama Presiden PSD, penting pula mempertebal patriotisme secara riil dalam menghadapi tantangan global, dan tidak menjadi Deep State, seperti sejumlah kasus yang sempat mencuat di berbagai instansi pemerintah dengan merasa hebat sendiri, yang diantara puncaknya adalah dengan tertangkapnya Listyo Sigit Prabowo (LSP) dkk yang mungkin karena merasa kuat lantas ingin menjadi Deep State yang lebih kuat diatas segala-galanya.

Penyakit seperti itu tampaknya tidak gampang hilang atau dihilangkan, jika tidak lebih oleh kesadaran mereka untuk kepentingan rakyat bangsa negara. Disisi lain, siapapun presiden dan wapresnya, mereka adalah mayoritas dan memiliki usia ‘kerja’ yang jauh lebih panjang daripada presiden. Jika tidak ada kesadaran sendiri, akan sulit.

Terbukti dengan ASN – aparatur negara yang puluhan tahun di pemerintahan, ketika terdapat Deep State, tidak terjadi pembangunan berkelanjutan untuk rakyat bangsa negara.Tak ada terobosan.

Saatnya kembali pada cita-cita para pahlawan, para Proklamator Bung Karno – Bung Hatta dkk, pada Proklamasi – UUD 1945 – Pancasila, diantaranya seperti yang tercantum dalam preambule (pembuksan UUD 1945): “…. memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa…”

Terlepas entah siapa Cawapres yang akan dipilih Presiden Prabowo Subianto Djojohadikusumo / PSD (lahir 17 Oktober 1951): entah itu Sri Sultan Hamengkubuwono (lahir 2 April 1946), Yusril Ihza Mahendra (lahir 5 Februari 1956), Fahri Hamzah (10 November 1971), atau Ferry Juliantono (lahir 27 Juli 1967).

Ataukah Sugiono (lahir 11 Februari 1979), Sufmi Dasco Ahmad (lahir 7 Oktober 1967), ataukah Sudaryono BGN (lahir 23 Januari 1985, yang tanggal lahirnya sama dengan Mbak Mega / Megawati Sukarnoputri dan Mbak Tutut Soeharto / Siti Hardiyanti Indra Rumana). Entah terserah. Mungkin perlu yang muda. Pendapat Anda? Sms atau WA kesini = 081216271926 / 081215754186 (Siswahyu)