Komisi II DPR RI memperoleh sejumlah temuan yang mengejutkan terkait lulusan, taruna / taruni, ikatan dinas Institut Pemerintahan Dalam Negeri / IPDN yang dibawah naungan Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) diantaranya terkait kualitas makanan yang terlalu sederhana, bahkan disebut super duper sederhana padahal anggarannya disediakan oleh negara. Yang hal tersebut bisa saja juga terjadi pada Perguruan Tinggi (PT) ikatan dinas / kedinasan lain yang sudah tidak perlu membayar uang makan bulanan maupun yang taruna / taruninya masih harus membayar uang makan bulanan karena pemerintah negara tidak membeayainya.

IPDN yang merupakan Perguruan Tinggi Kedinasan selama ini memang dikenal dengan ketegasan peraturannya. Soal urusan makan pun para taruna / taruni sebagai peserta didik harus disiplin tepat waktu.

Junimart Girsang yang kelahiran Medan 3 Juni 1963 (62 tahun lalu) ini sangat menyayangkan dengan temuan terkait anggaran untuk konsumsi di IPDN. Makanan yang terlalu sederhana. Junimart Girsang pun menyampaikan hal tersebut dibuktikan dengan telah mengunjungi asrama taruna / taruni di IPDN. Hingga Junimart Girsang dalam sidang bersama Mendagri itu menyebut ‘kualitas’ makanannya super duper sederhana, hingga apakah bisa menjadikan mereka siap tempur?

“Saya enggak tahu apakah Praja Muda ini benar-benar siap tempur, Pak. Kenapa demikian, karena kalau melihat makanannya, Pak. Wallahualam. Kami juga sudah ikut makan dengan Praja di sana, lonceng lima menit berhenti. Makanannya super duper sederhana,” ungkap Junimart Girsang suami Risda Sidabutar, yang juga saudara Juniver Girsang putera dari pasangan Rosdiana T br Munthe dan RKJ Girsang.

Yang disampaikan Junimart Girsang mengundang perhatian dan apresiasi dari berbagai pihak juga tokoh masyarakat yang menyayangkan hal tersebut terjadi di IPDN yang sepenuhnya dibeayai oleh negara. IPDN merupakan Perguruan Tinggi (PT) ikatan dinas / kedinasan yang termasuk sepenuhnya dibeayai oleh negara sehingga para taruna / taruni tidak terbebani beaya. Sedangkan dilain itu, banyak juga PT ikatan dinas / kedinasan yang para taruna / taruninya masih kena beban harus bayar Uang Makan Bulanan yang jumlahnya bisa sekitar Rp.1,5 juta lebih.

Gus Ahmad Taji adalah salah satu tokoh masyarakat yang mengapresiasi temuan Junimart Girsan bersama Komisi 2 DPR RI. Gus Taji pun prihatin atas temuan ‘kualitas’ makanan yang super duper, terlalu, sederhana di IPDN. Yang hal tersebut juga dikuatirkannya bisa terjadi terhadap Perguruan Tinggi (PT) ikatan dinas / kedinasan yang dibawah Kementerian lain. Karena banyak Kementerian yang juga memiliki PT kedinasan. Misal Kemenkumham, lalu Menteri Perhubungan, Menteri Pertanian, dan masih ada sejumlah yang lain.

Menurut Gus Taji, bahkan kualitas makanan yang super duper sederhana itu bisa saja terjadi di PT kedinasan lain termasuk yang para taruna / taruninya masih dibebani Uang Makan Bulanan yang bisa mencapai Rp.1,5 juta lebih per bulan.

Untuk itu setelah reses nanti (reses mulai tanggal 15 April 2022 – 16 Mei 2022, red.), Gus Taji mengusulkan agar para anggota DPR RI yang lain maupun Dewan Perwakilan Daerah Republik Indoneseia (DPD RI) pimpinan La Nyalla Mattalitti agar tak segan-segan melakukan kunjungan sidak ke PT-PT kedinasan yang berada dibawah berbagai kementerian. Untuk menjalankan tugas sesuai fungsi pengawasan, kunjungan sidak, lebih-lebih terhadap PT kedinasan yang para taruna / taruninya masih membayar Uang Makan Bulanan yang sewajarnya harus mendapat kualitas makanan dan layanan yang lebih baik.

“Para DPR RI maupun DPD RI pimpinan La Nyalla Mattaliti juga perlu melakukan kunjungan sidak misal soal kualitas makanan di perguruan-perguruan tinggi ikatan dinas, kedinasan, yang ada dibawah berbagai kementerian. Karena banyak PT tersebut misal yang dibawah Menkumham, yang dibawah Menteri Perhubungan, yang dibawah Menteri Pertanian dan lain-lain. Yang diantara mereka ada yang masih harus membayar Uang Makan Bulanan karena negara tidak mampu dalam hal tersebut. Sehingga para wali taruna dan taruni membayar uang makan bulanan untuk membantu negara. Untuk IPDN saja disidak, lebih-lebih untuk yang masih harus membayar uang makan harusnya mendapat layanan lebih soal makan,” ungkap Gus Taji seraya menyinggung bahwa dengan dampak covid, banyak pula diantara para wali taruna / taruni yang terdampak secara ekonomi sehingga kesulitan membayar uang makan bulanan dan keperluan lain, yang hal tersebut perlu dicarikan solusi termasuk dicarikan bantuan.

Gus Ahmad Taji pun menyebut bantuan bisa digali dari berbagai pihak. Bisa dari pribadi-pribadi peduli, dari CSR perusahaan-perusahaan, dari BUMN-BUMN maupun BUMD-BUMD seperti yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Bank Jabar sebesar Rp.4 Miliar.

Terpisah Siswahyu Kurniawan penulis buku Bung Karno Dan Pak Harto, memiliki sebagian pandangan yang sama dengan Ahmad Taji. Diantaranya soal banyak wali taruna / taruna yang secara ekonomi kurang mampu, lebih-lebih dengan terjadinya covid yang berkepanjangan. Untuk itu Siswahyu sepakat dengan salah satu yang disampaikan oleh Ahmad Taji bahwa para (wali) taruna / taruni perlu dicarikan bantuan untuk keperluan bulanan mereka yang diperkirakan tiap anak bisa sekitar Rp.2,5 juta – Rp.3,5 juta tiap bulan, bahkan lebih.

Bantuan bisa saja dari pribadi peduli misal seperti salah satu tokoh nasional KH Asep Saefuddin Chalim pengasuh / pemilik Ponpes Amanatul Ummah yang dikenal kaya raya dan dermawan serta telah memberi bantuan beaya kuliah kepada ribuan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. Bisa juga bantuan dari CSR misal Bank Papua untuk yang di Papua, Bank Jatim untuk yang di Jatim, Semen Gresik / Semen Indonesia, Mayapada Group milik Dato Tahir, Maspion Group, dan lain-lainnya. Pendapat Anda? Sms atau WA kesini= 081216271926 (Sis).