Aksi demo kaum buruh masih berlanjut. Setelah sehari sebelumnya geruduk kantor Pemkab Jombang, kemarin (28/9) siang, mereka mendatangi gedung DPRD Jombang. Selain kenaikan UMK, mereka juga menyampaikan penolakan kenaikan harga BBM.

”Tentu sangat membebankan bagi buruh karena komiditi kebutuhan pokok semakin mahal,” ujar Heru Sandy Ketua Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Jombang. Karena itu ia sengaja datang ke kantor dewan untuk menyampaikan penolakan kenaikan harga BBM. Menurut dia, harga pertalite Rp 10 ribu per liter sangat memberatkan buruh.

Tak hanya itu, mereka juga minta agar UMK Kabupaten Jombang dinaikkan menjadi Rp 3,3 juta pada 2023 nanti. Ini setelah selama dua tahun UMK di Jombang tidak naik. ”Hal tersebut juga tak sesuai dengan kebutuhan hidup layak zaman sekarang,” tegasnya.

Ketua DPRD Jombang Mas’ud Zuremi, mengatakan apa yang menjadi tuntutan buruh akan disampaikan ke dewan pengupahan. Hal ini berkaitan dengan kenaikan UMK 2023. Disusul dengan melonjaknya harga kebutuhan pokok sebagai dampak kenaikan harga BBM. “Tuntutan utama yang disuarakan buruh yakni kenaikan upah. Hal itu menyusul kenaikkan BBM yang berimbas pada melonjaknya harga kebutuhan pokok,” jelasnya.

Merespon itu ia bakal segera mengusulkan kepada dewan pengupahan Kabupaten Jombang. Dengan didampingi beberapa anggota Komisi D, ia menyebut, jika buruh juga meminta Undang Undang Cipta Kerja dicabut. Termasuk meminta agar hak untuk berserikat diberikan oleh perusahaan. “Tuntutan ini bakal kami sampaikan ke provinsi hingga pusat,” pungkas politisi senior dari Fraksi PKB ini. (WAG)