Sidoarjo. Taruna News. Com – Agar kualitas pelaksanaan Pilkada berjalan demokratis dan bermartabat, sebelumnya Plt Bupati Sidoarjo H Subandi SH berpesan kepada 1.038 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Kepala Daerah 2024 yang baru dilantik oleh Ketua KPU Sidoarjo M. Iskak bekerja keras, netral, adil dan jujur. Karena PPS memiliki peran strategis dan penting dalam mewujudkan Pilkada yang berkualitas.
Hal itu disampaikan saat memberi sambutan dan arahan pada pelantikan anggota PPS yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo, di Exhibition Hall Mall Pelayanan Publik Sidoarjo, Minggu (26/5/2024) malam.
“Saya berharap meminta seluruh Anggota PPS bisa bekerja maksimal dengan netral adil dan jujur dalam upaya mewujudkan Pemilu yang demokratis, rahasia, jujur dan adil,” kata Plt Bupati Sidoarjo H Subandi.
Akan tetapi berbeda dengan Eko Imam Setiono, LBH LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) juga mertua dari Sobibatur Rohmah yang tidak ikut dilantik di Exhibition Hall Mall Pelayanan Publik Sidoarjo, Minggu (26/5/2024), dengan rasa kecewa yang sangat besar menyampaikan kalau sistem penerimaan calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) diduga tidak transparan dan penuh dengan KKN.
Kenapa ???
Dari keterangan salah Satu Kades yang tidak mau disebutkan namanya di wilayah Kecamatan Wonoayu Sidoarjo dalam komunikasi percakapan lewat WhatsApp mengatakan kalau pada saat rapat Camat Wonoayu memerintahkan untuk mengirimkan data calon kandidat untuk petugas PPS (Panitia Pemungutan Suara) untuk direkomendasikan lolos, akan tetapi kekecewaan kades menjelaskan kalau kandidat yang direkomendasikan hanya diterima 1 orang di desanya.” Kata Eko Imam sambil mendengarkan percakapannya lewat Aplikasi WhatsApp Selasa 28/5/24
Diwaktu berbeda awak media Taruna News mencoba menggali informasi bertemu camat Imam Mukri di kantor bersama Kades Wonokasian sempat mengatakan kalau ada 3 calon hanya diterima 1, dan Imam Mukri mengatakan kalau seperti ini siapa yang salah,” kata Imam Mukri Dikantornya Selasa 28/05/24
“Jadi di kecamatan itu Kira kira pandangan siapa calonnya, kemudian ada tiga dan yang lulus cuma 1, kalau saya punya otoritas 3 itu harus lulus semua, jadi semua ini dalam rangka membangun komunikasi”, kata Imam Mukri dihadapan 3 Awak media
Disisi lain anggota PPK yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, kalau penerimaan calon anggota mayoritas titipan mas, apalagi camat selalu menginginkan titipannya agar diterima.
“Tidak apa-apa titipan mas, asalkan bisa bekerja, tapi kalau gak bisa apa-apa gimana mas, tapi tetap saja diterima”, kata anggota PPK
Ada lagi mas, lanjut Anggota PPK, kalau tidak salah namanya Lutfi, sekarang dia diterima anggota PPS di desa Plaosan dan sementara tempat tinggalnya di desa Wonokalang dan itu sudah tidak benar mas,” kata Anggota PPK wilayah Wonoayu
Sementara berita ini diterbitkan Eko Imam Setiono LBH LSM LIRA mengumpul bukti data dan akan di lanjutkan ke PTUN Pengadilan Tata Usaha Negara.