SURABAYA – Tarunanews.com, Berbagai suara dalam masyarakat telah lama terdengar terkait Pemilihan Walikota (Pilwali) Mojokerto 27 November 2024 yang akan datang, dengan menyebut berbagai nama diantaranya Junaedi Malik ketua DPC PKB Kota Mojokerto; lalu Mochamad Harun SH, pria kelahiran 11 September 1968 yang ketua DPC Partai Gerindra Kota Mojokerto yang saat ini masih menjadi anggota DPRD Kota Mojokerto periode 2019 – 2024.
Ada, Santoso Bekti Wibowo ketua DPC PDIP Kota Mojokerto dan Rambo Garudo yang juga dari PDIP; juga ada Moeljadi ketua DPD PAN Kota Mojokerto; kemudian Deny Novianto ketua DPC Partai Demokrat Kota Mojokerto dan Udji Pramono yang juga dari Demokrat.
Lantas, Mahfud Kurniawan dari PKS; Rufis Bahrudin ketua DPC PPP Kota Mojokerto; lantas Ika Puspitasari incumbent Walikota yang akan diusung kembali oleh Partai Golkar dengan ‘berpisah’ dari Partai Gerindra; kemudian nama Pj Walikota Mojokerto Ali Kuncoro / Mas Wali.
Ada lainnya lagi yaitu Indro Tjahjono dari Partai Nasdem dan Mohammad Habibur Rohman (Gus Habib) putra Prof Dr KH Asep Saifuddin Chalim MA (Kiai Asep) yang baru saja terpilih menjadi anggota DPR RI dari Partai Nasdem dari Dapil Jatim 8 yang meliputi Kabupaten / Kota Mojokerto – Kabupaten Jombang – Kabupaten Nganjuk – Kabupaten / Kota Madiun.
Juga disebut nama DR M. Afif Zamroni Lc., M.E.I. (Gus Afif) yang juga putra Kiai Asep dari ‘jalur’ Partai PAN. Untuk Gus Afif sempat terdapat berbagai suara saat sebelum Pemilu 14 Februari 2024, harusnya maju Caleg melalui PDIP yang ‘ditinggalkan’ oleh incumbent Mindo Sianipar, atau melalui Partai Demokrat dimana Kiai Asep sangat dekat dengan Emil Dardak yang Ketua DPD Partai Demokrat Jatim dan ‘Kaji’ Sholeh Ketua Demokrat Kabupaten Mojokerto; namun ada yang bilang ada pihak-pihak yang kurang. Untuk Pilwali Mojokerto, salah satunya tinggal bagaimana parpol pemenang Pilpres untuk melobi Gus Afif: Moeljadi ketua PAN Kota Mojokerto, Mochamad Harun Ketua Gerindra Kota Mojokerto, Deny Ketua Demokrat Kota Mojokerto, dan parpol-parpol lain yang memungkinkan berkoalisi.
Mereka disebut dengan harapan maju sebagai Calon Walikota (Cawali) Mojokerto atau Calon Wakil Walikota (Cawawali) Kota Mojokerto oleh para pendukung masing-masing. Bahkan ada yang menyebut perlu ada pasangan Cawali – Cawawali dari jalur perseorangan atau independen.
“Penting ada pasangan Cawali – Cawawali dari jalur perseorangan,” ungkap sejumlah sumber yang enggan disebut nama.
Sejumlah nama yang sempat mencuat dibicarakan masyarakat untuk jalur perseorangan diantaranya adalah Edi Weliang salah satu tokoh budaya Mojokerto, Daimatul Alfiyah pemilik salah satu SMK, Kolonel Wahyu Harminako BAIS, juga ada nama Agus Rahardjo pria kelahiran 1 Agustus 1956 yang mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diperlukan Mojokerto serta memiliki jaringan yang luas di kalangan LSM dan media, lebih-lebih di Mojokerto. Agus Rahardjo didukung untuk turut mengawal Mojokerto ke depan lebih baik, lebih bersih dari korupsi, lebih untuk masyarakat.
Meskipun para ‘jago’ jalur perseorangan itu tidak menutup kemungkinan terekrut via jalur parpol.
R. Trihar pemerhati masalah sosial – politik Jatim menyebut harapan masyarakat terhadap berbagai nama untuk maju sebagai Cawali ataupun Cawawali Kota Mojokerto merupakan hal yang wajar, apalagi dalam ‘peta’ perolehan kursi untuk DPRD Kota Mojokerto Periode 2024 – 2029 terdapat persebaran perolehan kursi yang memungkinkan untuk adanya banyak pasangan Cawali – Cawawali, bahkan bisa 4 – 5 pasang, belum termasuk jika ada yang maju melalui jalur perorangan seperti yang didorongkan terhadap Rufis Bahrudin ketua DPC PPP Kota Mojokerto yang partainya hanya mendapatkan satu kursi DPRD.
Dari 25 anggota DPRD Kota Mojokerto yang biasanya dilantik pada bulan Agustus seperti dalam hasil Pemilu 2019, untuk periode 2024 – 2029 ini (hasil dari Pemilu 14 Februari 2024), ‘pembagian’ kursinya adalah PDIP dengan 5 kursi, lalu PKB 4 kursi, Nasdem 3 kursi, Demokrat 3, PKS 3, Gerindra 2 kursi, Golkar 2, PAN 2 kursI, dan PPP 1 kursi.
Dengan peta kursi semacam itu menurut R. Trihar, PDIP dengan perolehan lima (5) kursi seperti dalam Pilwali tahun 2018 lima tahun yang lalu maka bisa mengusung sendiri pasangan Cawali – Cawawali tanpa harus berkoalisi. Meskipun PDIP telah menyatakan masih terbuka untuk koalisi dengan parpol lain. Diantara jagonya adalah Santoso Bekti Wibowo ketua DPC PDIP Kota Mojokerto atau Rambo Garudo yang pada saat Pilwali 2018 maju sebagai Cawawali.
Kemudian PKB yang mendapatkan empat (4) kursi mendukung ketua DPC PKB Kota Mojokerto, Junaedi Malik, untuk maju sebagai Cawali yang hanya membutuhkan tambahan satu (1) kursi. Bisa saja PKB bersama PPP yang memiliki satu (1) kursi yang hal tersebut bisa mengulangi kebersamaan mereka saat Pilwali tahun 2018.
Sementara itu konstituen Partai Gerindra telah jauh-jauh hari meminta Mochamad Harun SH yang ketua DPC Partai Gerindra Kota Mojokerto untuk maju menjadi Cawali ataupun Cawawali, apalagi mengingat saat bersama Golkar pada Pilwali tahun 2018, Gerindra-lah yang turut menjadikan keberuntungan bagi Ika Puspitasari (Ning Ita) hingga terpilih menjadi Walikota 2018 – 2023.
Ditambah lagi keberuntungan Gerindra dkk koalisi, baru saja menenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) yang menang telak di Kota Mojokerto dengan memperoleh sekitar 62 ribu suara dari sekitar 90 ribu suara sah (diantara sekitar 104 ribu pemilih). Koalisi pengusung Capres Prabowo Subianto yang bersama Gerindra adalah Partai Golkar, PAN, dan Partai Demokrat. Sedangkan diantara partai ‘pendukung’ adalah PBB, Partai Gelora dan PSI.
Dalam diskusi terbatas di Surabaya, R. Trihar sempat menyebut bahwa Partai politik (parpol) ‘grup’ pengusung Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto – Calon Wakil Presiden (Cawapres) Gibran Rakabuming Raka, lebih-lebih Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto, mendapatkan banyak keuntungan pasca ‘pencoblosan’ Pemilihan Presiden (Pilpres) yang dilaksanakan beberapa hari lalu, Rabu 14 Februari 2024 dengan trend kemenangan yang signifikan sekitar 56% – 59% menjurus satu putaran saja.
Hingga di berbagai daerah, ‘orangnya’ Prabowo didorong untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 27 November 2024, termasuk Sudaryono ketua DPD Gerindra Provinsi Jawa Tengah (mantan ajudan Prabowo) yang diminta maju Calon Gubernur (Cagub) Jateng diantaranya karena di Jateng, Prabowo Subianto menang telak atas lawan-lawannya yang hal tersebut berbeda dengan Pilpres lima tahun lalu (Pilpres 2019) dimana ketika itu Prabowo kalah telak di Jateng.
Begitu pula di Kota Mojokerto, Mochamad Harun SH ketua DPC Gerindra Kota Mojokerto bersama koalisi Pilpres yang bisa bersama-sama diminta memanfaatkan momen kemenangan untuk maju dalam Pemilihan Walikota (Pilwali) Mojokerto entah sebagai Calon Walikota (Cawali) atau Calon Wakil Walikota (Cawawali). Apalagi di Mojokerto Raya dan sekitar terdapat tokoh nasional Prof Dr KH Asep Saifuddin Chalim MA (Kiai Asep) ketua Umum PERGUNU pusat yang menjadi Dewan Pembina TKN Prabowo – Gibran pusat.
Dimana salah satu putra Kiai Asep, M. Habibur Rochman yang meskipun melalui Nasdem sukses menjadi anggota DPR RI, namun karena sosok Kiai Asep, sangat layak untuk diajak bersama maju dalam Pilwali Mojokerto 2024 untuk Mojokerto lebih baik. Atau dengan alternatif putra Kiai Asep lainnya, DR. M. Afif Zamroni, Lc., M.E.I. (Gus Afif) melalui jalur partai PAN.
Dari sumber yang enggan disebut nama, saat Pileg 14 Februari 2024, Gus Afif dinilai kurang strategis mengambil jalur PAN yang didalamnya terdapat incumbent sangat kuat: Abdul Hakim Bafagih. Harusnya mengambil jalur parpol PPP atau PDIP dimana salah satu incumbent-nya, Mindo Sianipar, jauh-jauh hari sudah ada kabar untuk tidak maju Caleg lagi. Namun ada pihak yang menyebut kurang berkenan via dua parpol tersebut. Atau harusnya via Demokrat, apalagi Ketua DPD Demokrat Jatim Emil Dardak dan Ketua DPD Demokrat Kabupaten Mojokerto M. Soleh dikenal sangat dekat Kiai Asep.
Dari jauh R. Trihar sepakat Mochamad Harun memanfaatkan momentum kemenangan signifikan Prabowo yang juga terjadi di Kota Mojokerto, mengkonsolidasikan berbagai elemen.
“Di Kota Mojokerto pada Pilpres lima tahun lalu, tahun 2019, Prabowo hanya mendapatkan sekitar 25 ribu suara atau sekitar 29 persen-an. Sedangkan dalam Pilpres 2024 yang baru lalu, Prabowo mendapatkan suara sebesar hampir 62 ribu diantara 90 ribuan suara sah atau sekitar 65 persen. Sedangkan Ganjar memperoleh hanya sekitar 17 ribuan, lalu Anies malah sekitar 12 ribuan saja. Ini modal bagi Mochamad Harun Gerindra dkk koalisi Kota Mojokerto dan yang koalisi di Pilpres 2024,” ungkap R. Trihar seraya menyebut, kenapa penting bersama dengan ‘para’ parpol koalisi Pilpres, diantaranya untuk saling menguatkan, juga untuk memenuhi ambang batas minimal lima (5) kursi DPRD Kota Mojokerto untuk bisa mengusung pasangan Cawali – Cawawali, lebih memudahkan memenangkan.
Menurutnya, koalisi antar parpol pengusung dan pendukung dalam Pilpres, penting juga di Kota Mojokerto. Jika misal bisa utuh kekuatan inti yaitu Gerindra, Golkar, PAN dan Demokrat akan lebih penting.
“Namun sayangnya Golkar sudah lebih dulu memberikan rekom untuk incumbent Ika Puspitasari. Tapi Gerindra dengan dua kursi yang didapat dalam Pemilu Legislatif (Pileg, red.) mungkin bisa bersama-sama dengan Demokrat yang mendapatkan tiga kursi dan PAN dua kursi. Kalau terpaksa bisa saja hanya Gerindra dengan Mochamad Harunnya bersama Demokrat dengan Udji Pramono atau Deny Noviantonya. Atau jika terpaksa alternatif lain, misal bersama PAN tapi dengan ditambahi merangkul PPP. Ada Mochamad Harun, ada Moeljadi PAN dan ada Rufis Bahrudin PPP, atau bersama Gus Haibur Rochman putra Kiai Asep atau Gus Afif Zamroni yang kemarin juga maju caleg DPR RI lewat PAN,” tandasnya, yang meyakini misal dengan modal minimal lima kursi saja sekalipun akan bisa kuat dalam Pilwali Mojokerto.
Momentum kecenderungan kemenangan yang signifikan dan masih hangat, penting untuk dimanfaatkan, sebab lebih memudahkan sinergi dan mobilisasi.
“Ini memberi saran dari jauh. Suasana psikologis setempat juga penting, tapi para pengusung Capres Prabowo penting untuk memanfaatkan itu,” jelasnya.
KPU RI telah mengeluarkan PKPU yang ditanda-tangani pada 26 Januari 2024, dengan tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak dimulai 5 Mei 2024, dengan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan (independen).
Sedangkan pengumuman pendaftaran pasangan Calon Kepala Daerah (Cakada) pada tanggal 24 Agustus sampai 26 Agustus 2024. Kemudian untuk Pendaftaran pasangan Cakada pada tanggal 27 – 29 Agustus 2024, dimana yang setelah dilakukan penelitian akan ditetapkan pada 22 September 2024. Disusul Tahapan kampanye 25 September hingga 23 November 2024, sesuai yang tertera di PKPU 2/2024.
Untuk anggota DPR RI periode 2024 – 2029 jika maju dalam Pilkada, tidak menggugurkan haknya untuk maju dalam Pilkada, ketika menang Pilkada pun tergantung pilihan pribadinya: apakah memilih menjadi anggota DPR RI ataukah menjadi Kepala Daerah.
Siswahyu Kurniawan penulis buku tokoh-tokoh koperasi mengapresiasi R. Trihar. Namun yang terpenting agar Pilwali Mojokerto diikuti oleh minimal tiga (3) pasang Cawali – Cawawali dengan harapan pelaksanaan lebih kondusif dan meminimalisir gesekan antar masyarakat bawah, kemudian setelah Pilkada agar para yang terpilih sungguh-sungguh lebih memperhatikan kepentingan rakyat yang menjadi cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 termasuk: untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Diyakininya Pilwali Mojokerto akan diikuti minimal sekitar tiga pasang, apalagi jika melihat Pilwali yang sebelumnya termasuk Pilwali 2013 dan Pilwali 2018. Pada Pilwali Mojokerto 2018 diikuti empat (4) pasang yaitu Akmal Boedianto dan Rambo Garudo yang diusung PDI Perjuangan (PDI-P) dengan kekuatan lima (5) kursi; lalu Andy Soebjakto Molanggato dan Ade Ria Suryani yang diusung PKB (4 kursi) bersama Demokrat (3) serta PPP (1); kemudian Warsito dan Moeljadi yang diusung PAN (3 kursi) bersama PKS (2). Ada satu lagi yaitu Ika Puspitasari dan Achmad Rizal Zakaria yang diusung Golkar (4 kursi) bersama Gerindra (2).
Sementara itu gambaran perolehan kursi DPRD Kota Mojokerto pada Pemilu 2024 yang baru lalu (untuk 2024 – 2029) dimana PDI-P mendapatkan 5 kursi, PKB (4), Nasdem (3), Demokrat (3), PKS (3), Golkar (2), Gerindra (2), PAN (2) dan PPP (1). Gambaran perolehan kursi tersebut yang akan digunakan untuk Pilwali 27 November 2024.
Menurut Siswahyu Kurniawan, yang penting Pilkada terlaksana dengan sukses dan lancar, setelah itu para pemimpin harus lebih peduli untuk rakyat. Termasuk dari jalur perseorangan meskipun belum terkonfirmasi, dan masih berdasarkan suara ‘rasan-rasan’ warga.
“Meskipun belum terkonfirmasi. Termasuk yang dari jalur perseorangan yang masih memungkinkan dirangkul melalui jalur parpol, seperti Edi Weliang, Daimatul Alfiyah, Wahyu Haminarko, dan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang dikenal memiliki jaringan luas di Jatim termasuk jaringan LSM dan media di Mojokerto. Penting ada KPK,” tandas Siswahyu Kurniawan yang pernah mendapatkan ‘beasiswa’ Community Development Asian Social Institute (ASI) – Eastarn Asian Pastoral Institute (EAPI) Manila – Filipina Singapura. Pendapat Anda? Sms atau WA kesini= 081216271926 (Siswahyu).