Jogjakarta -Taruna News Com Hilirisasi menjadi salah satu fokus utama dalam diskusi ekonomi Indonesia. Ini bukan hanya sekadar strategi untuk meningkatkan daya saing global, tetapi juga merupakan langkah untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih resilient dan mandiri. Upaya ini terus digerakkan oleh pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, yang selama ini sering diekspor dalam bentuk mentah tanpa memanfaatkan potensinya secara maksimal. Musthafa SH, seorang entrepreneur muda yang sudah berpengalaman dalam mengelola berbagai proyek industri serta praktisi hukum, memberikan wawasan yang mendalam tentang perkembangan hilirisasi di Indonesia dan tantangan yang dihadapi oleh negara-negara maju di masa depan.

Musthafa mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan hilirisasi dalam pengembangan sektor industri dan penciptaan lapangan kerja. Dengan populasi yang besar dan sumber daya alam yang melimpah, terdapat peluang yang belum sepenuhnya digali untuk menghasilkan produk yang tidak hanya bernilai tinggi, tetapi juga berkelanjutan. Namun, untuk mencapai hilirisasi yang sukses, berbagai tantangan harus diatasi, terutama dalam aspek hukum dan kebijakan yang seringkali menghambat proses.

“Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi untuk mengolahnya menjadi produk dengan nilai tinggi, kita memerlukan transformasi struktural dalam sistem hukum, regulasi, dan infrastruktur,” ujarnya. “Hilirisasi bukan hanya soal investasi di sektor manufaktur, tetapi juga tentang menciptakan ekosistem hukum yang mendukung para pelaku industri, mulai dari usaha kecil hingga besar.” Dalam konteks ini, Musthafa berpendapat bahwa sangat penting bagi Indonesia untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek regulasi.

Musthafa menjelaskan bahwa Indonesia perlu memperkuat regulasi yang jelas dan adil untuk mendukung investor serta pelaku usaha. Proses perizinan dan birokrasi yang lambat pula menjadi kendala signifikan yang menghalangi laju investasi. “Terlalu banyak langkah birokrasi seringkali menciptakan ketidakpastian dan ketidaknyamanan bagi investor luar,” tuturnya. Selain itu, ketimpangan infrastruktur di berbagai wilayah tidak hanya menghambat proses hilirisasi, tetapi juga berpotensi meningkatkan kesenjangan ekonomi antar wilayah. Sebagai seorang praktisi hukum, ia menekankan pentingnya menyederhanakan dan memperbaiki peraturan yang mendorong hilirisasi, seperti Undang-Undang Cipta Kerja yang perlu diterapkan secara efektif untuk memberikan kepastian hukum kepada investor. “Untuk membuat hilirisasi berjalan lancar, kita memerlukan regulasi yang stabil dan jelas, serta kebijakan yang mendukung investasi berkelanjutan,” tambahnya.

Musthafa juga menyoroti tantangan yang akan dihadapi oleh negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, berkaitan dengan hilirisasi dan perubahan global. Langkah-langkah yang mereka ambil dalam menghadapi isu-isu ini akan menentukan posisi mereka di panggung global di masa depan. Menurutnya, negara-negara maju akan semakin bergantung pada teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi proses hilirisasi. Namun, mereka juga harus mengatasi dilema terkait dampak perubahan iklim dan transisi menuju energi terbarukan—sebuah tantangan yang membutuhkan solusi kreatif dan kolaboratif dari seluruh dunia.

“Negara-negara maju perlu menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan keberlanjutan. Hilirisasi mereka akan dipengaruhi oleh tren global seperti keberlanjutan, energi hijau, dan transformasi digital,” kata Musthafa. “Mereka juga akan menghadapi tantangan ketimpangan sosial akibat dampak otomatisasi dan kecerdasan buatan terhadap pasar tenaga kerja, yang berpotensi memicu protes di kalangan masyarakat luas.” Harapan untuk memperbaiki kondisi ini berada pada upaya semua pihak untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang relevan dengan kemajuan teknologi.

Musthafa menambahkan bahwa Indonesia, meskipun menghadapi tantangan serupa, memiliki peluang besar untuk menarik investasi dari negara-negara maju yang bertransisi menuju ekonomi hijau. Dengan memperkuat kebijakan yang mendukung teknologi ramah lingkungan dan industri berkelanjutan, Indonesia dapat menjadi pemain kunci dalam rantai pasokan global. Saat negara-negara maju berusaha mengatasi tantangan keberlanjutan dan perubahan iklim, Indonesia tidak hanya bisa menjadi penerima manfaat tetapi juga menawarkan solusi inovatif dan berkelanjutan yang sejalan dengan visi global untuk masa depan yang lebih hijau. Langkah konkret untuk mempromosikan hilirisasi yang berkelanjutan akan menguntungkan kedua pihak—investor dari negara maju yang mencari lokasi investasi ramah lingkungan, dan Indonesia yang memerlukan modal serta teknologi untuk mengembangkan sektor industri yang lebih terintegrasi dan efisien. Inisiatif ini akan memperkuat sinergi antara pengalaman investasi negara maju dan potensi sumber daya Indonesia, menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan bagi semua pihak.(Dd)