Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Jombang tahun 2023 hingga kini masih berproses. (5/10) siang, Komisi C DPRD Jombang menggelar RDP (rapat dengar pendapat) dengan Dinas PUPR Jombang. Tujuannya ingin mengetahui program-program yang di bidang infrastruktur, khususnya penanganan jalan kabupaten.

“Saat ini sudah pembahasan RAPBD 2023. Kami ingin tahu program kerja masing-masing dinas terutama di dinas PUPR terkait dengan infrastruktur jalan,” ujar Miftahul Huda, Wakil Ketua Komisi C DPRD Jombang.

Huda menambahkan, melihat masih banyak kondisi jalan kabupaten yang rusak, pihaknya mendorong perbaikan jalan menjadi prioritas. “Melihat kondisi jalan saat ini, paling tidak 20 persen APBD 2023 nanti digunakan untuk perbaikan jalan,” tuturnya.

Terlebih lagi, perbaikan jalan di wilayah perbatasan. Banyak sekali jalan wilayah perbatasan yang hingga kini belum tersentuh perbaikan. ”Terutama di wilayah perbatasan, seperti dengan Mojokerto. Jalan di Mojokerto bagus tapi pas masuk Jombang jalannya jelek,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Dinas PUPR Jombang Bayu Pancoro Adi mengatakan, sesuai dengan renja (rencana kerja) untuk tahun 2023, infrastruktur jalan dianggarkan sebesar Rp 25 miliar. “Itu rencananya untuk perbaikan 26 ruas jalan,” bebernya.

Kendati demikian, anggaran tersebut masih belum bisa dipastikan. Karena saat ini RAPBD 2023 masih dalam tahap pembahasan. ”Anggaran itu masih belum pasti karena masih dalam tahap pembahasan,” pungkas Bayu. Selain dinas PUPR, dalam hearing yang digelar di ruang komisi itu juga diikuti Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jombang Danang Praptoko dan juga Kepala Dinas Perkim Jombang Heru Widjajanto. (WAG)