Nias Barat – Tarunanews. Com – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat Hadrianus Hia, S.Pd., MM Mengenai isu Yang mereda Ada Pungutan mengenai Dacil, itu tidak benar. Pembayarannya dilakukan secara non tunai. Hal ini disampaikan Saat konfirmasi di ruang kerjanya. Lahomi, Selasa 22 November 2022
Kadis Pendidikan Kabupaten Nias Barat, Hadrianus Hia, S.Pd., M.M., menyampaikan bahwa salah satu tunjangan yang diterima oleh Guru adalah Tunjangan Khusus Guru atau Dacil. Pembayaran tunjangan dimaksud dilakukan secara non tunai kepada masing-masing penerima. Sehingga isu pungutan Dacil yang dilontarkan oleh oknum tertentu adalah sama sekali tidak benar.
“Saya sampaikan hal itu tidak benar. Pembayaran tunjangan profesi, tambahan penghasilan dan tunjangan khusus guru (dacil) dibayarkan secara non tunai melalui rekening masing-masing penerima yang namanya telah ditetapkan oleh Surat Keputusan Ditjen GTK Kemendikbudristek”, ungkap Hadrianus Hia.
Sementara itu saat konfirmasi kepada salah seorang Kepala Sekolah penerima tunjangan khusus guru (dacil ) inisial UH menyatakan isu yang bereda adanya pungutan itu tidak benar.
” Saya sudah lima tahun menerima dana khusus tambahan penghasilan dan tunjangan khusus guru (dacil ) dan saya tidak pernah diminta berupa uang oleh dinas pendidikan dan lagian prosedurnya bukan tangan ke tangan, itu langsung ditetapkan oleh Surat Keputusan Ditjen GTK Kemendikbudristek”, ungkap
Lebih lanjut disampaikannya bahwa saya tidak pernah melihat adanya pemotongan terkait tunjangan khusus guru ataupun dacil, dan lagian ini dibayar melalui rekening kami masing-masing. Ucapannya sambil mengakhiri.
Ditempat terpisah, saat konfirmasi kepada seorang guru penerima tunjangan profesi khusus guru inisial E. Hia menyatakan Dana itukan langsung masuk ke rekening saya dan saya ambil untuk kebutuhan saya.
Terkait isu yang beredar bahwa ada pemotongan dana tunjangan profesi khusus guru (Dacil) itu tidak benar. Dana inikan langsung masuk ke rekening kami masing-masing. Ucapnya.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Inspektur Yosafati Waruwu. Ia menyayangkan isu yang beredar tersebut yang seolah memperburuk citra Pemkab Nias Barat, karena menurutnya Wakil Bupati mempunyai tugas di antaranya mengkoordinasikan dan menindaklanjuti Pengawasan APIP. Hingga saat ini, Wakil Bupati belum pernah memberikan petunjuk khusus dalam segi pengawasan di Pemkab Nias