Bagaimana tidak, penciptaan situasi dan kondisi cenderung meningkat konstelasi bukan hanya politisi partai di DPR,.MPR dan Eksekutif Pemerintah. Maka itu, diperlukan rasa menjunjung tinggi bagi pemangku kebijakan, untuk mendengar dan mengkaji dari kalangan yang memiliki kapasitas dan integritas.
Kali ini, sebagai rakyat yang sadar akan tanggung jawab kewajiban dan hak dalam wujudkan kondisi masyarakat negara lebih baik dan kondusif. Tokoh yang dikenal Sosok Negarawan tidak miring ke kanan-kiri dalam berkiprah dikancah Nasional dan Internasional.
Tidak lain adalah K.H.Gustur berikan sumbangsih pemikiran
untuk Presiden RI khususnya juga Ketua DPR & MPR dan Ketum DPP Partai, sebagai salah satu pilar konstitusi negeri ini.
Bung Karno, nyatakan Jangan Suka Melupakan Sejarah ( Jasmerah). Tak keliru untuk menengok sejarah bagian kajian untuk melangkah optimis menatap masa depan lebih baik.
Kala itu, Kerajaan Mojopahit awal berdirinya banyak mengalami beberapa kemelut berbagai pemberontakan yang harus dipadamkan di mana-mana. Oleh karena, perbedaan paham, pemikiran dan sejumlah kepentingan antar kelompok. Meski, akhirnya terbukti bisa dipadamkan.
Tentu, dengan jalin kebersamaan lepas ego sektoral dan kelompok, jeda sesaat untuk kepentingan partai dan golongan. Mengutamakan kepentingan nasional Bangsa dan Negara diatas segala-gala nya. Nampaknya, pemikiran ini retorik normatif semata. Jika, tidak segera mengambil langkah konkrit dan nyata.
Niscaya problematika krusial bangsa akan penuh ketidakpastian, demikian dikatakan K.H Gustur. Tentunya,. sosok yang cukup moderat Religius juga Nasionalis.
*Ambil Langkah Konkrit dan Solutif*
Sementara itu, Negara Indonesia pada awal merdeka, sejumlah kemelut pergolakan dan pemberontakan yang harus dipadamkan di mana-mana, karena pro dan kontra didalam perbedaan paham dan pemikiran, yang akhirnya berhasil dipadamkan.
Tak ubahnya sekarang ini. Negara Indonesia sedang mengalami kemelut multidimensial, sosial politik ekonomi dan ideologis, sangat hebat, sedang terjadi dimana -mana berkesinambungan tiada henti. Maka Presiden, Ketua DPR, MPR dan seluruh Ketum DPP Parpol harus mampu memadamkan kemelut multidimensial ini. Berpotensi mengarah konflik horisontal sesama anak Bangsa dan kedaulatan Negara, demikian dikatakan K.H Gustur.
Pasalnya, pemangku kebijakan di negeri ini. Seyogyanya menumbuhkan rasa kekompakan berpolitik dalam tujuan membangun Bangsa dan Negara, sangat dibutuhkan.
Oleh karena, perbedaan paham dan mindset narasi pemikiran berkelompok timbulkan distorsi mengarah berpotensi pecah belah Bangsa. Tentu, seperti dipaparkan oleh sejumlah Panglima akan membuka peluang militer asing masuk Indonesia, dalih stabilitas kawasan regional.
Namun, intinya Negara Asing itu, tidak lain sektor ekonomi dan sumber daya alam juga berebut pengaruh teritorial demografis seperti diketahui Indonesia dikenal strategis.
“Ambil langkah konkrit dan solutif. Diharapkan Presiden RI, Ketua DPR – MPR, Ketum Parpol seluruhnya, Ketua PP Muhammadiyah, Ketua PBNU dan para Jendral bintang empat baik Aktif maupun yang sudah Purnawirawan. Dan, juga sejumlah Purna Presiden dan Wapres atau yang pernah menjabat Wapres. Untuk, sesegera mungkin bertemu satu meja dalam menyelesaikan kemelut yang terjadi saat ini. Hanya jalan Musyawarah bersama terbatas, tentunya akan menghasilkan “Komitmen” Kenegaraan yang lebih baik. Selaraskan antara kata dan perbuatan dengan tujuan hanya untuk kepentingan rakyat, Bangsa dan Negara”, pungkas K.H Gustur biasa disapa. (hud/Sis 081216271926).