Jombang, tarunanews.com – Pada tahun 2022 ini, kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah
Provinsi Jawa Timur meluncurkan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) infrastruktur
berbasis masyarakat (IBM) yang pendanaannya bersumber dari APBN.
Heru Widjajanto Mengatakan Program KOTAKU IBM ini bertujuan untuk mengurangi luasan kumuh di Kabupaten Jombang
sehingga menyasar pada lokasi kumuh sesuai dengan SK lokasi kumuh Kabupaten Jombang
tahun 2020.
“Program KOTAKU ini bertujuan mengurangi luasan kumuh di Jombang, dan ini lokasinya sesuai SK,”.
Lanjut Heru, Pelaksanaan program KOTAKU IBM ini adalah secara swakelola dan dilaksanakan oleh
Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) desa penerima dengan nominal bantuan
sebesar Rp. 750.000.000,00 dengan ketentuan penggunaan dana sebagaimana dalam
petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis pelaksanaan yang telah disusun oleh
Kementerian PUPR.
“Kegiatan ini program swakelola dan pelaksanaannya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dengan nilai Rp 750.000.000,”.
Dari 37 desa yang ditetapkan sebagai lokasi kumuh Kabupaten Jombang, sebanyak 2 desa
yaitu Desa Mojoduwur Kecamatan Mojowarno dan Desa Peterongan Kecamatan Peterongan
yang mendapatkan bantuan kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat melalui program
KOTAKU IBM. Hal ini sesuai dengan Surat KepMen PUPR nomor 347/KPTS/M/2022 tanggal
7 April 2022 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Bantuan Kegiatan Infrastruktur Berbasis
Masyarakat Tahun Anggaran 2022.
“Yang mendapatkan program Desa Mojoduwur Kecamatan Mojowarno Dan Desa Peterongan Kecamatan Peterongan, sesuai dengan Kepmen PUPR Nomor 347/KPTS/M/2022, tanggal 7 April 2022,”.
Telah dilaksanakan Pertemuan Warga I sebagai tahap awal
pelaksanaan program KOTAKU IBM pada Desa Mojoduwur dan Desa Peterongan, Pada Senin (4/7/2022)
Agenda dalam pertemuan warga I tersebut antara lain :
Perkenalan program KOTAKU IBM, Penggalian isu/permasalahan kawasan kumuh, Penggalian rencana penanganan kumuh, Pembentukan kelompok pemanfaat dan pemelihara (KPP), Pengesahan
Lembaga
pemberdayaan masyarakat (LPM)
atau
Lembaga
kemasyarakatan desa lainnya yang telah ada dan memenuhi syarat sebagai
pelaksana/penyelenggara swakelola kegiatan KOTAKU IBM oleh lurah/kepala Desa, pungkasnya.(WAG)