Majalah Tempo merilis hasil investigasnya tentang dugaan terlibatnya Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dalam pusaran bisnis PCR melalui afiliasinya dengan PT GSI. Redaktur Majalah TEMPO, Hussein Abri Dongoran mengiyakan ditemukanya beberapa pejabat menjadi terduga yang berkaitan dengan perusahaan yang memberikan layanan PCR. Selasa (2/11/2021).
Menanggapi hal ini, Hadi Purwanto, Deputi Advokasi DPP LIRA menyampaikan tanggapanya. “Selayaknya di masa pandemi ini, para pejabat tidak menjadikan momentum untuk memperkaya diri. Masyarakat dalam kondisi yang sulit, kebijakan2 yang aneh justru akan dicurigai sebagai manuver mencari cuan oleh masyarakat.” Ungkapnya
Hadi melanjutkan bahwa penerapan kebijakan wajib PCR ketika menaiki pesawat terkesan dipaksakan. “Kita melihat kesanya Pak Luhut sangat mewajibkan sekali PCR ini. Ada apa ini? Kalau sekedar mencegah penyebaran momen NATARU,Bukankah Swab Antigen sudah memiliki tingkat hasil presisi yang baik? Kenapa rakyat malah dibebankan? Ada motiv apa dibalik ini?” Tanyanya.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPP Media Indonesia Online (MIO) ini juga menyoroti, kekehnya Luhut dalam mewajibkan PCR ini mematikan ekonomi masyarakat. “Orang jadi malas naik pesawat, akhirnya penerbangan sepi, pariwisata mati, industri dirgantara bisa runtuh, pelaku aviasi banyak gulung tikar, pekerjanya dirumahkan, daerah2 yang harusnya terhubung menuju pemulihan ekonomi justru terhambat. Semua ini seperti karena ada tujuan rahasia yg menguntungkan sebagian pihak, Satu Indonesia jadi korban.” Prihatin Hadi.
Kemudian ia mengkritik perubahan kebijakan wajib PCR yang sedemikian cepat pasca nama Luhut di angkat dalam Investigasi Tempo. “Kok seakan2 Menko Marves seperti khawatir karena namanya dikaitkan dengan bisni PCR? Lalu perjalanan pesawat dibolehkan pakai antigen saja? Rakyat merasa pembantunya Pak Jokowi plin plan, kasihan Pak Jokowi sudah bekerja keras untuk rakyatnya, jadi terseret keributan Menterinya.” Geramnya.
Hadi berharap penegakan hukum akan berjalan dengan baik dan adil. “Juliari Batubara ditangkap karena Kasus Korupsi, itu sinyal positif dalam penegakan hukum yang tidak pandang bulu. Kalau dalam Bisnis PCR ini ada pejabat terlibat dan melanggar hukum, Polisi & KPK jangan ragu untuk jerat. Di Era Presiden Jokowi, Luhut adalah salah satu menteri yang terindikasi membuat gaduh dan menurunkan marwah Presiden, harus segera ditindak tentunya.” Pungkasnya.
Kemudian, ia menegaskan bila Presiden Jokowi tidak merespon, maka masyarakat akan bertanya, ada apa di balik itu semuanya? “Kondisi seperti ini bagi presiden pilihan sulti. Akan tetapi kalau tidak cepat cepat diambil langkah akan terjadi prahara yang besar di Di Republik ini. Saya sebagai Relawan Jokowi akan mempertanyaan dan mengambil sikap yang tegas demi REPUBLIK INI!” Tegasnya.
Terakhir Pendiri Pesantren di Tuban ini juga menyoroti, PCR tidak seharusnya dijadikan Bisnis. “Kita harus bisa belajar dari India dimana mereka menjadi Negara dengan harga PCR termurah di Dunia. Walau birokrasi disana masih banyak yang harus dibenahi, namun ketika Kasus dan Kematian Corona mereka tertinggi, langkah praktis dan patriotis mereka ambil, tidak mencari untung, PCR benar2 dibuat semurah mungkin, dengan harga sedasar mungkin.” Salut Hadi.
Sementara itu diketahui Menko Marves Luhut B Panjaitan membantah dirinya terlibat bisnis PCR dalam akun resmi Facebook dan Instagramnya. Luhut mengatakan tidak pernah sedikit pun mengambil keuntungan pribadi dari bisnis yang dijalankan PT Genomik Solidaritas Indonesia. “Hingga saat ini tidak ada pembagian keuntungan baik dalam bentuk dividen maupun dalam bentuk lain kepada pemegang sahamnya,” tulisnya. (hp)