Mengingat pasca terjadinya tragedi OTT KPK di kab prob pada 31 agustus 2021 yg lampau & berkaitan dg pemenuhan SOTK baru yg sdh menjadi ketetapan pemerintah pusat.
moment ini harus menjadi titik balik sbg interospeksi & koreksi utk berbenah dalam mewujudkan sistim pemerintahan yg bersih & transparan serta dpt mewujudkan masyarakat yg sejahtera & makmur, dg terciptanya pertumbuhan ekonomi yg signifikan, tingkat pendapatan masyarakat yg tinggi & terpenuhinya kesempatan kerja …
Salah satu prasyarat penting yg mutlak perlu dipenuhi adlalah dilaksanakan ASSESSMENT dlm menentukan pejabat-pejabat baru utk memenuhi SOTK 2022, sehingga pejabat yg mengendalikan dlm OPD pemkab prob benar-benar sesuai kapabilitas, akuntabilitas & integritasnya… ASSESSMENT bagi pemkab prob sdh menjadi kebutuhan penting yg tdk bs ditinggalkan & jg di kehendaki oleh masyarakat probolinggo, hal ini menjadi salah satu jalan utk mengembalikan marwah & kepercayaan masyarakat yg telah hilang pasca OTT KPK.
Sdr BUDI & FAUZAN sbg pegiat anti KKN & pegiat penegakkan hukum, menyerukan kpd pemerintah pusat khususnya KEMENDAGRI. KASN, & MENPAN R-B dlm penempatan pejabat setingkat eselon 2 & eselon 3, ASSESSMENT Menjadi syarat mutlak yg diperlukan & tdk dpt ditawar-tawar lg.. guna menentukan pejabat yg memiliki kapabilitas, akuntabilitas & integritas yg sesuai Tupoksinya utk terciptanya masyarakt sejahtera & makmur serta tidak terulangnya kembali Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN) di pemkab probolinggo
Harapan masyarakat menjalankan aturan perundang undangan yang betul betul amanah demi ke makmuran dan kesejahtraan rakyat oleh karena itu adanya ASSESSMENT SANGAT DI BUTUHKAN DI KB PROBOLINGGO. FN