Blitar.Tarunanews.com : Puluhan warga menggelar aksi di Pendopo Ronggo Hadi Negoro (RHN) Kabupaten Blitar pada Senin (23/9/2024). Mereka membawa banner dan spanduk, menuntut agar orang asing yang diduga menempati pendopo tersebut segera pergi. Aksi ini mencerminkan kekhawatiran warga akan dominasi pihak luar dalam pemerintahan setempat.

Koordinator aksi, Joko Prasetyo, menyatakan bahwa gerakan ini merupakan respons moral terhadap dominasi orang-orang dari luar daerah dalam pemerintahan di Pendopo RHN. Ia menegaskan, masyarakat Kabupaten Blitar merasa prihatin karena tempat yang seharusnya menjadi simbol harga diri mereka kini dikuasai oleh pihak luar, membuat pejabat dan warga lokal terlihat tidak berdaya.

Puluhan warga ini merasa prihatin melihat kondisi pendopo RHN Blitar. Tempat yang seharusnya dihuni oleh Bupati Blitar, namun menurut warga justru ditempati oleh orang di luar birokrasi yang sarat kepentingan.

Warga mengungkapkan bahwa kendaraan dan aset milik Pemkab Blitar juga digunakan oleh orang-orang di luar birokrasi, yang sangat disayangkan oleh mereka. Karena itu, mereka mendesak agar Pendopo RHN dibersihkan dari kehadiran pihak-pihak tersebut, agar kembali sesuai dengan fungsi dan kepentingan masyarakat.

“Peralatan yang ada di dalam pendopo, khususnya terkait pengadaan, merupakan kewenangan BPKAD. Jadi, keputusan untuk menarik atau tidak, sepenuhnya tergantung pada mereka,” tambah Joko Prasetyo.

Warga juga meminta agar pengamanan di Pendopo RHN diperketat, sehingga orang-orang dari luar birokrasi tidak dapat lagi masuk ke dalam pendopo. Mereka berharap langkah ini dapat melindungi integritas dan fungsi pendopo sebagai simbol pemerintahan lokal.

Selain itu, mereka mendesak Kejaksaan Negeri Blitar dan kepolisian untuk menyelidiki sejumlah kasus yang diduga melanggar hukum. Warga berharap dengan adanya pengusutan ini, birokrasi dapat berfungsi dengan baik dan transparan, serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. (Hari P)*