Buol Sulteng,tarunanews.com-Bupati Buol H. Amirudin Rauf,SP.Og menghadiri Rapat Kerja bersama Wakil Presiden Republik Indonesia  KH. Ma’ruf Amin bertempat diruang Polibu Lantai III Kantor Gubernur Sulteng di Palu Jum’at 07 Januari 2022.

Dari pantauan sejumlah media bahwa rapat itu tidak lain adalah bagian dari agenda kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia di Sulawesi Tengah terkait Mall Pelayanan Publik dan UMKM.

Adapun yang hadir dalam kegiatan tersebut yakni Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki,Gubernur Sulawesi Tengah H.Rusdy  Mastura serta para Bupati dan Walikota se Provinsi Sulawesi Tengah.

Wakil presiden Republik Indonesia dalam sambutan yang mengatakan bahwa meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik menjadi indikator keberhasilan reformasi birokrasi. Sejak disahkannya UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik maka pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakat dalam pemberian pelayanan yang berkualitas tinggi saat ini bahkan telah diperkuat lagi dengan Perpres No. 89 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Mall pelayanan publik MPP, yang mewajibkan setiap kabupaten/kota mendirikan MPP.

Wakil Presiden RI berharap agar segera kembangkan dan perluas MPP di semua kabupaten/kota, apalagi di Provinsi Sulawesi Tengah sudah memiliki 1 Mall Pelayanan Publik. Harapnya.

Ditambahkannya pula bahwa dengan adanya MPP maka pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih mudah karena npp merupakan Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pinta (PTSP) yang mengintegrasikan berbagai jenis layanan publik dari berbagai instansi dalam satu tempat.

“ kita harus hilangkan stigma dan persepsi birokrasi yang lambat dan berbalik-balik dalam melayani masyarakat” tegasnya

Lebih jauhDikatakannya pula bahwa pembangunan sarana fisik MPP di kabupaten dan kota tidak harus menggunakan gedung baru karena perlu biaya besar tetapi bisa mengoptimalkan sarana prasarana yang sudah dimiliki dengan dukungan teknologi digital yang mengintegrasikan layanan berbagai instansi dalam satu PTSP.

Selain itu Wapres menilai sejak reformasi birokrasi dijalankan intensif dari tahun 2010 sampai sekarang banyak kemajuan pelayanan publik yang dicapai. Berdasarkan evaluasi Ombudsman pada tahun 2021 bahwa kepatuhan standar pelayanan publik K/L Pusat 70% masuk kategori kepatuhan tinggi (zona hijau), dan selebihnya kepatuhan sedang (zona kuning) serta tidak ada zona merah. Namun kepatuhan standar pelayanan publik di Pemprov,Pemkab/Pemkot masih di bawah 40% yang masuk ke patungan tinggi (zona hijau), selebihnya masuk kategori zona kuning dan merah. Ini artinya di pemerintah daerah harus banyak melakukan perbaikan, ke depan semua Pemda diharapkan terus membenahi kualitas kinerja pelayanan publik dengan inovasi layanan.

“ lakukanlah digital transformation, sehingga akses, waktu, biaya dan prosedur pelayanan publik menjadi lebih efektif efisien dan akuntabel,”tegasnya

Wapres mengungkapkan, per Desember 2021 jumlah MPP di Indonesia yang sudah diresmikan mencapai kurang lebih 50 MPP di berbagai Kabupaten dan kota, ke depan harus terus bertambah.

Dijelaskannya pula strategi penerapan MPP hendaknya tidak hanya mengandalkan pelayanan langsung terintegrasi satu pintu namun bisa juga dilakukan melalui pelayanan terintegrasi secara mandiri online aplikasi digital dan pelayanan bergerak. Dengan demikian bisa tercipta pelayanan yang makin mudah cepat, murah dan segala Jangkauan yang lebih luas,paparnya

Berkaitan dengan hal tersebut, Wapres mengajak kabupaten kota di Sulteng untuk mengambil model MPP di kota Banyuwangi Jawa Timur. “ yang bagus Kabupaten Banyuwangi, memberikan pelayanan terpadu urusan tanah usaha, bahkan urus paspor di situ, izin izin semua di situ jadi dengan adanya Pelayanan seperti itu kita harapkan akan meningkatkan kepuasan masyarakat sekaligus kepuasan institusi, ungkapnya

Selain MPP kata Wapres topik yang dibahas dalam rapat adalah pemberdayaan UMKM, sebagai upaya menanggulangi kemiskinan, pemerintah memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan melalui pemberdayaan diharapkan masyarakat dapat keluar dari garis kemiskinan. (Ady Lasuma)