MOJOKERTO – tarunanews.com,  Banyak pihak menyayangkan dengan adanya pernyataan sejumlah pihak yang menyeruak ke ranah publik bahwa terjadi perpecahan Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati dan Wabup Muhammad Al Barra (Gus Barra), dimana IKBAR itu saat Pemilihan Bupati Mojokerto tahun 2020 yang lalu, sekitar dua tahun lalu, diusung oleh 19 kursi DPRD Kabupaten Mojokerto (diantara 50 kursi yang ada) yaitu dari Demokrat 5 kursi, PKS 4 kursi, Gerindra 3 kursi, Nasdem 3 kursi, PAN 2 kursi dan Hanura 2 kursi. Sementara itu lawan-lawannya yaitu Pungkasiadi dan Titik Masudah diusung oleh 20 kursi DPRD Kabupaten Mojokerto yaitu PKB 10 kursi, PDIP 9 kursi serta PBB 1 kursi. Sedangkan Yoko Priyono dan Choirun Nisa’ diusung oleh 11 kursi DPRD yaitu Gokkar 6 kursi dan PPP 5 kursi.

Diantara partai politik (parpol) yang menyeruakkan ke publik tentang perpecahan tersebut adalah PAN pimpinan Muhammad Santoso yang saat ini masih menjadi anggota DPRD Kabupaten Mojokerto.

Keprihatinan pun menyeruak luas atas pernyataan parpol tentang perpecahan yang diungkap ke ranah publik terbuka tersebut, seperti yang dinyatakan sejumlah tokoh Mojokerto diantaranya Edi Weliang (yang dikenal sebagai Pak Edi Peci Meraj, red.) dan Gus Ahmad Taji.

“IKBAR (Ikfina dan Barra, red.) tidak pecah, untuk melaksanakan jabatannya sebagai Bupati Mojokerto dan Wabup Mojokerto,” ungkap Edi Weliang yang dikenal peduli pertanian dan memiliki produksi air mineral kemasan Trimukti ini.

Terpisah, tokoh Mojokerto yang lain, Ahmad Taji juga mengungkapkan hal serupa, seraya menyayangkan bahwa parpol terlalu dini untuk menyatakan bahwa terjadi perpecahan IKBAR. Apalagi Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif baru akan dilaksanakan sekitar dua tahun lagi yaitu tanggal 14 Febuari 2024, sedangan Pilbup Mojokerto yang serentak dengan Pilkada seluruh Indonesia, baru diadakan tanggal 27 November 2024.

“Jangan sekarang menyatakan soal perpecahan itu. Harusnya direm dulu agar tidak mengganggu kinerja pemerintah daerah,” ungkap Gus Taji seraya menyebut, apalagi diantara parpol yang menyatakan itu misal memiliki kursi yang sangat sedikit di DPRD Kabupaten Mojokerto dan diantaranya karena di internalnya telah terjadi perpecahan dengan lahirnya parpol baru seperti Partai Ummat serta Partai Pelita. Menurut Gus Taji memiliki kursi 2 ataupun 3 di DPRD Kabupaten Mojokerto itu sangat kecil diantara 50 kursi yang ada.

Pemilu Legislatif (Pileg) baru akan diadakan dua tahun lagi, 14 Februari 2022, yang bisa saja parpol peraih sedikit kursi malah ke depannya tidak dapat kursi. Sedang parpol baru justru mungkin saja mendapatkan kursi, bahkan tak tertutup kemungkinan yang signifikan.

Terpisah menurut R. Trihar pemerhati masalah sosial, meskipun misal pernyataan parpol kecil saat ini ada yang menarik minat Kyai Asep, yang konon akan membeayai, namun memang Kyai Asep perlu juga berpikir jangan hanya memperhatikan parpol-parpol kecil tersebut, sehingga perlu merangkul parpol-parpol baru yang potensial, untuk antisipasi diantaranya ikut ngopeni parpol-parpol baru seperti  Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Gelora, Partai Buruh, Partai Pandai dan lainnya. Karena parpol-parpol baru tersebut termasuk diprediksi ada yang akan mampu membuat gebrakan ke depan untuk memperoleh kursi signifikan.

Jika misal Kyai Asep ikut membeayai para caleg (termasuk dari parpol-parpol baru) maka juga perlu membeayai sejumlah Caleg peduli terhadap M. Al Barra, peduli Mojokerto, peduli rakyat. Pendapat Anda? Sms atau WA kesini= 081216271926 (Siswahyu).