Kuliah Umum Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDesa Di Jombang Bersama Mendes PDTT

Jombang, tarunanews.com – Istimewa, Kuliah Umum Sekolah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Jombang dihadiri langsung oleh Menteri Desa (Mendes) Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ( PDTT) Republik Indonesia Dr. (HC) Drs. H. Abdul Halim Iskandar, M.Pd.

Ini merupakan program kerjasama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Jombang dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) PGRI Dewantara Jombang yang digelar hari ini Sabtu, (5/12/2020) siang, di Hall Budi Utomo STIE PGRI Dewantara Jombang

Advertisement

Kuliah Umum yang disampaikan Oleh Menteri Desa PDTT ini merupakan bagian dari proses pelaksanaan Sekolah BUMDes yang bertujuan memberikan wawasan dan motivasi dalam mengelola dan mengembangkan BUMDes. Sehingga para pengelola BUMDes bisa menjadi lebih profesional.

Baca Juga :  Fasilitas Kantor Sesuai Protokol Kesehatan, BRI Jombang Diresmikan Sebagai Kantor Tangguh Semeru

Wakil Bupati Jombang, Sumrambah yang juga hadir pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Jombang sangat mendukung tumbuh kembang BUMDes dalam mengelola potensi desa menjadi sumber ekonomi desa yang nantinya menjadi Sumber Pendapatan Asli Desa (PADes). Ini terbukti dengan adanya Perda Kabupaten Jombang No.3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengelolaan BUMDes. Sejak tahun 2015 Kabupaten Jombang telah memiliki 302 BUMDes di 302 Desa.

Advertisement

Sementara itu disampaikan oleh Gus Menteri sapaan akrab Mendes PDTT yang asli Jombang ini bahwa Bumdes kedepan akan setara dengan PT, Yayasan, BUMN, BUMD, Lembaga keuangan yang memiliki payung hukum masing masing dan berbeda beda. Pun demikian dengan Bumdes, juga akan memiliki payung hukum yaitu PP. “Saat ini RPP Bumdes sudah hampir selesai, tengah dalam proses dan didiskusikan pada dilintas Kementerian, bulan Desember ini akan disahkan”, tutur Halim Iskandar.

Baca Juga :  Disnaker Jombang : PT. Indonesia Royal Paper Rekrut Karyawan Langgar Perpres dan Permenaker

Menurutnya, dengan adanya PP tentang Bumdes ini implikasinya akan sangat luar biasa bagi pergerakan Bumdes sebagai Badan Hukum untuk meningkatkan berbagai usaha didesa. Bumdes akan menjadi ujung tombak utama didalam perekonomian desa. “Yang terpenting Bumdes keberadaannya tidak boleh merugikan masyarakat, tidak boleh double mengelola usaha yang sama dengan yang ada dimasyarakat”, tandasnya.

Advertisement

Pada tahap pertama ini pelaksanaan kuliah BUMDes dilaksanakan selama 6 bulan, dengan 80% kurikulumnya adalah pendampingan langsung di setiap BUMDes. Sedangkan 20%nya adalah pembinaan di dalam kelas. Adapun kurikulum pembelajaran yang diberikan adalah : Pengelolaan manajemen; Keuangan dan akuntasi; Pengembangan dan inovasi produk ; Dampak kepada masyarakat.

Dalam kegiatan pembinaan didalam kelas di ikuti oleh 90 peserta dari 3 unsur pengelola (Direktur, Sekretaris dan Bendahara) BUMDes pada 30 (tig puluh) BUMDes di 21 kecamatan di Kabupaten Jombang. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 29 Nopember 2020. Dan untuk Kuliah Umum dilaksanakan hari ini Bersama Menteri Desa (Mendes) Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ( PDTT) Republik Indonesia Dr. (HC) Drs. H. Abdul Halim Iskandar, M.Pd, selaku keynote speaker. Dan juga dihadiri Wakil Bupati Jombang, Sumrambah, Ketua DPRD Jombang serta Ketua STIE PGRI Dewantara serta segenap Civitas Akademika STIE PGRI Dewantara Jombang.(WAG)

Advertisement

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *