Aktualisasi Politik Hukum, Sebagai Penunjang Perekonomian Nasional

Foto : masyarakat peserta seminar

Jombang, tarunanews.com – Aktualisasi politik hukum bisa menaikan perekonomian nasional. Karena sistem perekonomian sebuah negara merupakan upaya negara tersebut menghidupi kehidupan bangsa dan negara sesuai dengan tujuan yang telah digariskan, dengan memanfaatkan segala potensi yang ada baik berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Hal yang penting dalam sistem perekonomian suatu negara adalah bagaimana sistem tersebut secara cerdas dalam kaitannya dengan pengaruh dari negara lain dalam sebuah pasar global.

Advertisement

Disisi lain, pemulihan ditengah pandemi ini, juga mempengaruhi perekonomian nasional, sistem perekonomian sebuah negara harus mampu memberi penjaminan perekonomian, mengikuti globalisasi dan efektif diterapkan.

Hal itu diungkapkan oleh Hj. Sadarestuwati, Anggota DPR RI Komisi V, daerah pemilihan Jawa Timur 8, dari Fraksi PDI Perjuangan, saat seminar di wilayah Dapilnya, pada Minggu (25/10/2020).

Advertisement

Politisi yang akrab disapa Mbak Estu ini, dalam materinya, memaparkan bahwa dari aktualisasi politik hukum, disitulah mampu untuk mendongkrak perekonomian nasional.

Baca Juga :  Ingin Perubahan Di Mojokerto, Si Peci Merah "Edi Weliang" Maju Cabup Independen

“Indonesia merupakan negara berkembang dengan potensi alam yang melimpah, keadaan alam yang berlimpah dan berpulau-pulau ini juga memerlukan sebuah sistem perekonomian nasional yang benar-benar memiliki daya tahan dari pengaruh luar dan memiliki daya saing, sehingga mampu mengoptimalkan segala daya dan kekayaan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat” tambahnya.

Advertisement

Dengan dibuatkannya tatanan hukum yang membuka peluang mendongkrak ekonomi nasional, Indonesia akan mampu bersaing dengan negara lain dan kesejahteraan masyarakat juga semakin tertata.

“Dengan rakyat yang semakin sejahtera pada akhirnya akan melahirkan sebuah negara yang sejahtera, kuat, memiliki daya saing dan keberanian untuk berbeda sekaligus mandiri dan benar-benar berdasar pada tatanan Undang-undang dan Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia” tutupnya.

Advertisement

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *