Dianggap Langgar Undang-undang Ketenagakerjaan, PT. IRP Jombang Dipanggil Disnaker

Foto : Pemanggilan sekaligus pembinaan oleh Disnaker Jombang kepada PT. Indonesia Royal Paper Jombang

Jombang, tarunanews.com – Dianggap langgar undang-undang ketenagakerjaan, PT. Indonesia Royal Paper dipanggil Dinas Tenaga dan Transmigrasi Kabupaten Jombang pada Kamis (12/8/2020).

Seperti yang diberitakan sebelumnya, perusahaan bergerak di bidang kertas yang berdomisili di Desa Daditunggal Kecamatan Ploso Jombang ini melakukan rekrutmen karyawan tanpa ada koordinasi dengan Dinas terkait dan abaikan protokol kesehatan ditengah pandemi Covid 19, pada (5/8/2020) lalu.

Kendati demikian, Kepala Disnaker Jombang saat dikonfirmasi awak media mengatakan, penganggilan itu, kata Purwanto, dilakukan untuk konfirmasi perihal peristiwa yang dianggap langgar undang-undang sekaligus dilakukannya pembinaan.

“Pembinaan tentang prosedur tata cara penempatan kerja, syarat-syarat kerja yang harus dilakukan oleh pengusaha selaku pemberi kerja, agar tidak melanggar Perpres No. 40 tahun 1980, Permenaker No. 39 tahun 2016 dan Ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan” Ucap Purwanto saat dikonfirmasi diruangannya, Kamis (13/8/2020).

Baca Juga :  Soal Reshuffle Memanas, PROJO Layak Dapat Menteri Dan Satu Wakil Menteri Antara Handoko Dan Suhandoyo Cabup Lamongan

 

Foto : Purwanto Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang

Pemanggilan dan pembinaan ini, tambah dia, supaya tidak merugikan pekerja, apalagi masih di masa pandemi Covid 19, sehingga disamping harus taat dengan regulasi tadi, juga harus taat dengan protokol kesehatan yang benar.

Masih keterangan Purwanto, PT. Indonesia Royal Paper sudah mengakui akan hal itu, namun, apapun alasan perusahaan, kata Purwanto, kami tidak membenarkan, karena Disnaker Jombang selalu membuka lebar pintu dan telefon kami selama 24 jam untuk koordinasi dan konsultasi.

“Namun, kenapa kesempatan dari kami Pemerintah Kabupaten Jombang, Dinas Tenaga Kerja selaku penanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sudah dibuka lebar tapi mereka tidak memanfaatkan peluang itu dengan baik” tandasnya.

Baca Juga :  Berbekal Cairan Disinfektan, Pasukan Banser dan PAC GP ANSOR NU BABAT Serbu Masjid dan Musholla

Purwanto mengaku, peringatan yang dilakukan ini agak keras, apabila Perusahaan tidak taat pada perundang-undangan yang mengatur tentang Ketenagakerjaan, dampak buruknya bukan hanya pada masyarakat atau pekerja saja, melainkan pada pengusaha itu sendiri.

“Kalau syarat hukum itu tidak dipenuhi, maka tergolong perusahaan yang rawan, artinya rawan tidak bisa berjalan lancar, karena ada gangguan konflik internal, sehingga tingkat produktifitas karyawannya bahkan produksinya tidak optimal, sehingga investor itu akan merugi” papar dia.

Kalau investor merugi, kata dia, hal tersebut juga merugikan Pemerintah Kabupaten Jombang, itu akan berdampak pada kondusifitas iklim investasi yang ada di Jombang.

“Khawatirnya investor yang masuk di Jombang dianggap kisruh terus, oleh karenanya, kita mengingatkan kepada Perusahaan Indonesia Royal Paper, untuk melaksanaan undang-undang sesuai ketentuan yang berlaku” jelasnya.

Baca Juga :  Pemkab Lumajang Gaet Investor Asing Bangun Wisata Lumajang

Hal ini juga sebagai pengingat untuk perusahaan-perusahaan yang lain, untuk melakukan koordinasi dengan Disnaker Jombang agar sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

“Sebagai pengingat perusahaan yang lain, agar terus melakukan koordinasi dengan kami, gratis, tanpa biaya apapun, kami bisa seluas-luasnya, bagi para investor atau pengusaha yang mau membuka lapangan pekerjaan di Jombang secara nyaman, aman, tenang, produktifitas tinggi, dengan didahului pemahaman syarat-syarat kerja” tutupnya. (WAG)

Tinggalkan Balasan