DPRD Jombang Terima Kunjungan DPRD Demak, Study Banding Perda Bantuan Hukum Masyarakat Miskin

Jombang, tarunanews.com – Komisi B DPRD Kabupaten Jombang Terima Kunjungan Komisi D DPRD Kabupaten Demak Jawa Tengah, dengan tujuan Study Banding Perda Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin. Pada Jum’at (10/7/2020).

Rombongan berjumlah 14 orang, terdiri dari 11 Pansus dan 3 Pendamping ini, meski dalam suasana pandemi Covid-19, kunjungan tidak dilarang karena tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat. Sebelum rapat dimulai rombongan dari DPRD Demak ini menunjukkan hasil rapid test. Mereka mengenakan masker, cuci tangan, dan menerapkan social distancing.

Kunjungan itu diterima Mulyani Puspita Dewi, Anggota Komisi B DPRD Jombang. Dia menjelaskan, terkait pendampingan hukum untuk masyarakat miskin di Kabupaten Jombang, sudah ada perda-nya (Peraturan Daerah) Perda No. 10 Tahun 2017 dan Perbup (Peraturan Bupati) No. 22 tahun 2018 yang isinya pendampingan untuk masyarakat miskin, di Kabupaten Jombang.

Baca Juga :  DPRD Jombang Terima Keluhan Buruh PHK, Lakukan Hearing Di Ruang Paripurna

“Nampaknya, di Kabupaten Demak belum memilik regulasi mengenai pendampingan hukum bagi masyarakat kelas bawah. Sehingga mereka study banding ke Kabupaten Jombang,” ungkap Dewi yang merupakan legislatif dari Frakasi Demokrat.

Ketua Rombongan Komisi D DPRD Demak H. Busro mengatakan, Pemerintah Demak belum memiliki Perda yang dimaksud, untuk sementara ini pihaknya sedang menggodok Rancangan Perda tentang pendampingan masyarakat miskin, sebab itu melakukan studi berkunjung ke Kabupaten Jombang, untuk mempercepat proses.

“Tujuan kami study banding, karena selama ini belum punya. Kami mengkaji dari DPRD Jombang yang sudah punya terlebih dahulu. Raperda menjadi Perda bagi daerah kami sangat butuh sekali,” tukas Busro.

Kepastian DRPD Kabupaten Demak merealisasikan Raperda tersebut, karena outputnya akan memberi dampak yang berarti bagi masyarakat, apalagi kultur sosial masyarakat Kabupaten Jombang dan Demak yang dirasa hampir memiliki kemiripan budaya.

Baca Juga :  Pesona Api Biru Kawah Ijen Kembali Dibuka, Pengunjung Dibatasi 50 Persen

Menurut Busro, sebagaimana dijelaskan Dewi, dengan anggaran Rp. 5.000.000,- untuk membahas Raperda dirasa cukup, karena disini digunakan efektif. Buktinya, mereka terbantu, peranan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di sini luar biasa, yang membantu pendampingan dari awal hingga selesai.

Dalam kunjungan selama 1,5 jam, Dewi telah dijabarkan secara maksimal tentang Perda dimaksud, termasuk tentang manfaat dan anggaran yang digunakan. Termasuk peranan pihak advokat turut membantu. Bersama semangat kerja sosial demi menjalankan menjalankan keadilan untuk masyarakat mayoritas, yang membutuhkan.

Maka dari itu, tambah Dewi, DPRD Kabupaten Demak ingin merealisasikan Perda tersebut, untuk melindungi masyarakat kelas bawah yang tidak memiliki upaya dan pendampingan di Bidang Hukum.

Baca Juga :  Tingkatkan Koordinasi Sinergi, Pangkoarmada III Terima Kunjungan kerja Kajati Prov. Papua Barat

“Masyarakat miskin notabanne masyarakat lemah. Karena itu kita memberikan pendampingan masyarakat yang terkena musibah yang berhubungan dengan hukum. Tidak hanya hukum Pidana, melainkan bantuan hukum perdata dan Tata Usaha Negara (TUN), terutama yang terkena masalah yang ada hibungannya sama Covid-19,” Pungkasnya. (WAG)

Tinggalkan Balasan