Anggota DPRD Jombang Kritik Implentasi Kampung Tangguh Yang Terkesan Hanya Ceremonial Saja

Jombang, tarunanews.com – Pandemi Covid 19 di Jombang yang belum juga usai, menjadikan Pemkab bersama steakholder terkait melakukan upaya-upaya penerapan konsep demi memutus penyebaran pandemi ini.

Salah satunya, implementasi program Kampung Tangguh, yang digagas oleh Kapolda Jatim, yang sudah banyak diresmikan oleh Bupati Jombang. Namun, peresmian program Kampung Tangguh di Kota Santri ini disorot oleh Anggota DPRD Jombang, lantaran dianggap hanya sebatas ceremonial saja, implementasi yang dilakukan di desa dianggap kurang maksimal bahkan terkesan asal-asalan.

Menurut H. Syarif Hidayatullah anggota komisi D DPRD Jombang Fraksi Partai Demokrat, Kampung tangguh ketika tidak didasari dengan elemen penggerak yang tangguh maka hanya akan terkesan kegiatan ceremonial saja yang memakan banyak biaya.

“Dengan adanya konsep Kampung Tangguh atau Desa Tangguh itu saya setuju, tapi yang terjadi implementasi di lapangan tidak bisa secara menyeluruh. Selain itu, desa atau kampung tangguh ini juga membutuhkan biaya yang relatif besar” Ujar Politisi Demokrat yang sering disapa Gus Sentot ini, saat diwawancarai di Kantor DPC Demokrat, Kamis (30/7/2020) siang.

Baca Juga :  Gebrakan Bengkel MITRA AHASS SMK N 1 Sambeng Lamongan

Berdasarkan fakta yang diperoleh Gus Sentot dilapangan, banyak desa yang berlabel Kampung Tangguh namun didalamnya masih jauh dari penerapan protokol dan sesuai dengan aturan yang dileluarkan oleh Kapolda Jawa Timur.

“Saya masih banyak melihat Desa yang sudah ada keterangan jalankan konsep Desa tangguh, tapi jajaran didalamnya termasuk kepala dusun RT dan RW sering kali saat saya terjun dilapangan, kepeduliannya masih kurang” jelas dia.

Kalau melihat dilapangan, kata dia, Pemerintah Desa saat menerapkan kampung tangguh itu macam-macam, bisa jadi kepala desanya tegas, menerapkan dengan serius, orang masuk rumah harus memakai masker, tapi satu sisi belum tentu RT, RW dan Kadusnya dan yang lainnya juga menerapkan ketegasan yang sama.

“Saya berharap, ya kampung tangguh ini bukan hanya ceremonial saja, kampungnya berlabel tangguh tapi didalamnya tidak tangguh” imbuhnya.

Baca Juga :  Jelang Ramadhan, Polres Serang Kota Gelar Apel Bhabinkamtibmas

Gus Sentot juga menyayangkan, impelentasi Kampung Tangguh yang kurang maksimal, karena memakan anggaran yang relatif tinggi, tapi tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan bersama, yakni memutus mata rantai penyebaran pagebluk Covid 19.

“Jadi percuma biaya begitu besar kenyataannya dilapangan banyak jajaran Kepala Desa RT dan RW yang tidak seragam, mendukung penuh pemutusan virus Covid 19” tegasnya.

Politisi Partai Demokrat ini juga mengatakan, bahwa masih banyak Kepala Desa yang kapasitas dan otoritasnya memimpin pemerintahan desa itu tidak faham tentang pencegahan Covid 19.

“Saya yakin, banyak Kepala Desa yang belum memahami 100% tentang pencegahan Covid 19, ini terbukti ketika ada warga yang hanya status rapid tesnya reaktif saja, namun sudah diisolasi ekstra yang berimbas pada dampak sosial yang dikucilkan” bebernya.

Masih penjelasan Gus Sentot, memberikan pemahaman kepada Kepala Desa merupakan tangguh jawab pemerintaj diatasnya, dalam hal ini Camat dan Pemkab.

Baca Juga :  Muchdi PR Jadi Ketua Umum Partai Berkarya, Kubu Tommy Soeharto: Itu Munaslub Ilegal

“Itu semua merupakan tanggung jawab pemerintah diatasnya, bisa jadi Camat, atau tanggung kawab Pemkab untuk memberikan informasi pengetahuan perihal Covid 19, baik pencegahan, pengobatan dan setelahnya” ujarnya.

Bahkan, dicontohkan olehnya, perihal ketidakfahaman pemerintah desa dalam penanganan Covid 19 ini, berdampak fatal bagi masyarakat.

“Misal ada tetangga yang menolak kedatangan orang status reaktif setelah diisolasi, itu bukan salah tetangga, melainkan salah pemerintah desa dalam memberikan pemahaman kepada warganya” tukasnya.

Anggota DPRD Komisi D ini juga berharap, agar Pemkab melakukan evaluasi dan pendampingan terhadap pemerintah desa, agar upaya konsep kampung tangguh demi memutus penyebaran Covid 19 ini bisa maksimal.

“Pemerintah harus evaluasi dan lakukan pendampingan terhadap pemerintah desa, agar upaya konsep kampung tangguh demi memutus penyebaran Covid 19 ini bisa maksimal, efektif dan tidak buang-buang biaya” pungkasnya. (WAG)

Tinggalkan Balasan