Kantor Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan di demo Ratusan Mahasiswa

Lamongan – tarunanews.com,Lagi Kantor Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan di demo Ratusan Mahasiswa. Kali ini mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Lamongan menggelar aksi demo menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dianggap akan semakin memberatkan rakayat di depan Gedung DPRD Lamongan, Kamis (26/09).

Dengan menbentangkan sejumlah poster tuntutan dan melakukan orasi. Ratusan Mahasiswa berjas merah ini melakukan longmarch dari Jalan Lamong Rejo menuju Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lamongan di Jalan Basuki Rahmad, kemudian bergerak ke Kantor Pemkab Lamongan dan  longmarch berakhir di Kantor BPJS Lamongan.

Ketua Pimpinan Cabang (PC) IMM) Lamongan, Eko Prastyo Utomo mengatakan, aksi ini digelar untuk mengajak masyaratkat serta Pemerintahan Kabupaten Lamongan, dan seluruh elemen di Lamongan untuk turut menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan.  “Kita mendesak agar Pemerintah Kabupaten Lamongan serta masyarakat  untuk turut menolak iuran BPJS. Karena membebani masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah” kata Eko

Baca Juga :  DPP MOI Batal Terbitkan SK DPW MOI Lampung Karena Pertimbangan Integritas

Disis lain IMM juga mendesak agar pemerintah pusat  turut andil memperbaiki sistem di BPJS. “Aksi damai ini adalah bentuk kepedulian kita terhadap masyarakat,” ungkapnya.

Menurutnya masyarakat Indonesia, termasuk warga Lamongan berhak memperoleh perlindungan kesehatan dari negara. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan oleh Negara. Kewajiban Negara dalam hal ini memenuhi hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia sebagai mana yang diatur dalam pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi.

“Jelas pada pasal itu perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah. Namun kenaikan iuran BPJS justru memberatkan rakyat” paparnya.

Baca Juga :  SEKDPROV JATIM.: PSBB TIDAK DILANJUT, MASYARAKAT TETAP HARUS DISIPLIN DAN PATUH

Mereka juga mendesak agar seluruh wakil rakyat Lamongan hasil Pileg 2019 tersebut turut menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Sementara itu, Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lamongan, Ali Mahfudl, menegaskan pihaknya sangat setuju dengan tuntutan mahasiswa  IMM Lamongan

“Memang seharusnya iuran BPJS Kesehatan tidak ada kenaikan, agar rakyat tidak semakin terbebani. Apalagi saat harga kebutuhan juga mahal” pungkas Ali Mahfudl.

(Ags)

edtr:adr/red

Tinggalkan Balasan