Resensi Buku : Kebijakan Publik “Evaluasi, Reformasi, Formulasi”

RESENSI BUK

Nama :FrenandaYonata MH
NIM : 21801091109
Fak/Jurusan : FIA/Ilmu Administrasi Publik
Semester/Kelas: 3/D
Universitas : Universitas Islam Malang
Mata Kuliah : Hukum Administrasi Publik
Dosen : Hayat, S.A.P, M.Si.

Judul Buku : Kebijakan Publik “Evaluasi, Reformasi, Formulasi”
Penulis : Hayat, S.AP., M.Si.
Penerbit : Intrans Publishing
Tahun Terbit : 2018
ISBN : 978-602-6293-57-7
Ketebalan :137+cover
Buku yang berjudul Kebijakan Publik (Evaluasi, Reformasi, dan formulasi) karya Hayat merupakan sebuah referensi yang dapat membantu didalam dunia birokrasi dan pelayanan publik, khususnya dalam studi kebijakan publik. Didalam buku ini memiliki 3 point besar yakni tentang evaluasi, reformasi dan formulasi kebijakan publik. Disamping itu Buku ini juga memaparkan berbagai pendapat pakar ilmu mengenai kebijakan publik, mulai dari definisi, konsep, pendekatan, strategi dan model.Buku ini sangat relevan bila dijadikan refrensi bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan, akademisi, dan khususnya bagi mahasiswa jurusan administrasi publik.
Pada lembar pembukaan, bagian pengantar di jelaskan bahwa,kebijakan publik dibuat untuk menjawab dan memberikan solusi terhadap persoalan persoalan dalam kehidupan masyarakat dengan berbagai aspek dan ketentuan yang berlaku didalamnya. Penulis menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan birokrasi kebijakan publik harus adatiga point penting yang berpengaruh yaitu: Evaluasi kebijakan publik, Reformasi kebijakan publik, dan Formulasi kebijakan publik.
Kedua,Konsep dan metode. Dijelaskan bahwa konsep reformasi kebijakan publik untuk menciptakan perubahan dan pembaharuan kebijakan juga ada kaitannya terhadap reformasi birokrasi dan reformasi administrasi. Disebutkan bahwa “Reformasi administrasi yang secara luas adalah reformasi sistem dan tatanan pemerintahan. Tatanan pemerintahan saat ini masih banyak patologi birokrasi yang berkembang dalam sistem administrasi negara yang menyebabkan proses reformasi administrasi yang tidak berjalan dengan baik. Kondisi tersebut berkaitan dengan reformasi birokrasi yang masih lemah dalam implementasinya. Birokrasi menjadi lahan basah korupsi para pelaku koruptor.(hlm.3).Sehingga, dalam rangka reformasi administrasi dan reformasi birokrasi yang menjadi tujuan utama pemerintah harus dimulai dengan reformasi kebijakan publik.
Ketiga, Dimensi pendekatan.Dalam buku ini diejelaskan bahwasannya reformasi kebijakan public memiliki dimensi dan pendekatan yang komprehensif, dinamis dan fleksibel.Reformasi kebijakan dibagi menjadi 3 yaitu pertama, konteks (bersifat makro dan mikro) yang mana makro yakni konteks kebijakan memiliki peran strategis dalam aspek tujuan dari kebijakan. Sedangkan mikro adalah bentuk kebijakan yang lebih kongkret, spesifikdan detail.Kedua,Arena,yakni bagian penting dalam upaya menvcapai tujuan.arena kebijakan adalah sebuah dimensi kebijakan yang mempunyai peran penting dalam mengakomodasi kebijakan. Ketiga adalah proses, menjadi kunci utama pencapaian tujuan dan yang menentukan keluaran kebijakan. Tiga unsur yang menyertai proses kebijakan yaitu Partnership, networking, dan partisipatoris.
Pada bab 2 pada bab ini berisi serta menjelaskan tentang pengertian kebijakan, proses kebijakan publik,bentuk kebijakan publik, tujuan kebijakan publik, dan fungsi pada kebijakan Publik. Pada bab ini juga dijelaskan berbagai teori dan pendapat dari berberapa tokoh kebijakan publik. Dan penulis memberikan suatu ilustrasi gambarandananalogi melalui teori atau pendapat dari tokoh kebijakan. Diantaranya, definisi kebijakan menurut Smith dan Lamirer(2009:3), dalam bukunya yang berjudul The Public Policy Theory Primer, dikutip dari (Dye,1987:1) bahwasanya Policy iswhatever goverments choose to do or nor to do (kebijakan itu adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan pendapat pemerintah). Selain itu juga berbagai definisi tentang kebijakan publik banyak diungkapkan oleh para pakar dan ahli kebijakan. Bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk kepentingan bersama. Ada 3 poin penting yang dapat disimpulkan dari berbagai definisi kebijakan publik yang termaktub dalam buku ini yaitu: a) kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah, b) kebijakan publik baik untuk melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai tujuan tertentu, c) kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat.sehingga pembaca lebih memahami isi dalam buku ini
Dalam tujuannya, disini dijelaskan bahwa tujuan kebijakan publik secara implisit adalah untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat. Tujuan kebijakan publik disini dibedakan melalui 1)sumberdaya atau resources, 2)regulatif dan deregulatif, 3)dinamisasi, dan stabilisasi, 4)memperkuat negara dan pasar.Kemudian, Fungsi kebijakan publik juga dijelaskan bahwa fungsi kebijakan untuk memberikan arah kerja atau kegiatan agar sesuai dengan apa yang menjadi keinginan para aktorpembuat kebijakan.
Pada bab 3, padababinimembahas tentang evaluasi kebijakan publik, kita dapat mengetahui pengertian evaluasi kebijakan public dari beberapa tokoh, sifat, tujuan dan fungsi evaluasi, konsep evaluasi kebijakan, tipe evaluasi kebijakan, serta tahapan-tahapan dalam evaluasi kebijakan.
Pada bab 4, membahas tentang penilaian kinerja. Ada kaitannya dengan bab sebelumnya bahwa, dalam pembahasan selain terdapat evaluasi kebijakanjuga terdapat evaluasi atau penilaian terhadap kinerja pegawai. Disajikan juga konsep penilaian kinerja yaitu responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Konsep-konsep tersebutlah yang digunakan untuk mengukur baik buruknya kinerja. Disertai juga model penilaian kinerja.
Pada bab 5, membahas tentang Reformasi Birokrasi. TerdapatbeberapaPoin penting disini yaitu pembahasan reformasi birokrasi dari konsep dan strategi yang di tuangkan dalam Grand Design reformasi. Selain itu juga ada strategi daerah antara lain: Institutional-Document Strategy, Institusional- Implementative Strategy, Institusional-Public Implemntative Strategy.didalam bab ini juga bedah tentang persoalan birokrasi yang menghambat proses pelayanan publik.
Pada bab 6 dalam bab ini menjelaskan tentang pelayanan public dan good governance. Didalam bab ini mengupas tentang inovasi- inovasi kebijakan dan pelayanan public yang berbasis good governance dan juga bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan public yang prima.
Pada bab 7, membahas tentang konsepformulasi kebijakan publik, prinsip –prinsip dalam formulasi kebijakan public serta model formulasi pelayan publik.Poin penting disini adalah Formulasi kebijakan sebagai sebuah konsep atau sebuah rumus untuk merencanakan apa yang akan diputuskan dan diambil kebijakannya.
Kesimpulan pembahasan dalam buku ini bahwa penulis menyajikan sebuah konteks kebijakan publik secara utuh yang evaluatif, reformatif, formulatif untuk memberikan kebijakan publik yang sesuai tuntutan masyarakat dan sesuai tujuan kebijakan publik itu sendiri. Sehingga kebijakan publik yang dibuat pemerintah dapat berfungsi dengan baik dalam sebuah negara.
Kelebihan buku:
Pemilihan diksi yang ringan dibaca dan mudah difahami.
Pembahasan terstruktur.

Baca Juga :  Tanpa di sadari oleh warga babat membuang sampah di kali konang

Kekurangan Buku:
Sulit bagi saya untuk menemukan kekurangan pada buku ini, karena menurut saya buku ini telah memberikan pengetahuan lengkap terkait kebijakan publik kepada para pembaca. Namun hal yang kurang dalam buku ini menurut saya adalah menegenai pengertian formulasi kebijakan publik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *